DPRD Kaltim Sesalkan Ketidakhadiran Manajemen RSHD dalam RDP, Darlis: Bukan Bentuk Itikad Baik
Kaltimpedia.com, Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, angkat suara menanggapi polemik dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait permasalahan tenaga kerja di Rumah Sakit Haji Darjad (RSHD) yang digelar akhir April lalu. Darlis menyayangkan absennya manajemen RSHD dalam forum penting tersebut, yang justru diwakilkan sepenuhnya kepada tim kuasa hukum.
Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, ketidakhadiran unsur manajemen dalam rapat yang membahas langsung persoalan ketenagakerjaan menjadi sinyal buruk terhadap upaya penyelesaian masalah. Kehadiran pengacara tanpa didampingi perwakilan manajemen dinilai tidak relevan dengan tujuan utama RDP.
“RDP itu membahas substansi hubungan kerja, bukan perkara hukum. Kehadiran kuasa hukum tanpa satu pun unsur manajemen jelas tidak tepat sasaran,” katanya
Baca Juga:
Darlis menegaskan, Komisi IV DPRD Kaltim sebelumnya telah mengharapkan pihak manajemen hadir untuk memberikan penjelasan secara langsung kepada wakil rakyat. Namun karena hal itu tak dipenuhi, keputusan untuk meminta kuasa hukum meninggalkan ruangan menjadi langkah yang dianggap sesuai prosedur.
“Kalau kuasa hukum hadir mendampingi manajemen, tentu bisa diterima. Tapi mereka hadir sendirian, tanpa ada pertanggungjawaban langsung dari manajemen. Maka kami minta mereka keluar dari forum,” tegasnya.
Mengenai langkah pihak kuasa hukum yang melaporkan insiden tersebut ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim, Darlis menanggapinya dengan santai. Ia menyatakan siap mengikuti seluruh proses yang berlaku di internal dewan.
Baca Juga:
“Silakan saja. Itu hak mereka. Tapi saya kira ini lebih karena ketidaktahuan mereka terhadap prosedur di DPRD. Kami bekerja berdasarkan tata tertib dan mekanisme yang sah,” ujarnya.
Soal kemungkinan digelarnya RDP lanjutan, Darlis menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi IV DPRD Kaltim. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil kolektif, bukan kehendak pribadi.
“Saya tidak bisa memutuskan sendiri. Kita akan bahas bersama di internal komisi apakah perlu dilanjutkan atau tidak,” tutupnya.
(DPRDKaltim/Adv)
Baca Juga:
Join Group Wa Kami Kaltimpedia.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
