Ekti Imanuel Soroti Krisis Pendidikan di Mahulu, Dorong Pembangunan SMK Baru

Kaltimpedia.com, Samarinda – Ketimpangan infrastruktur pendidikan kembali menjadi sorotan di Kalimantan Timur, kali ini datang dari Kabupaten Mahakam Hulu (Mahulu), wilayah paling ujung provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan lintas provinsi. Minimnya fasilitas pendidikan menengah atas di daerah tersebut dinilai menghambat kemajuan sumber daya manusia lokal.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi pendidikan di Mahulu yang masih jauh tertinggal dibandingkan wilayah lain. Ia menyebutkan bahwa di ibu kota kabupaten Mahulu saat ini hanya tersedia satu SMA Negeri dengan kapasitas sekitar 400 siswa.

“Jelas tidak cukup. Ini bukan soal jumlah sekolah semata, tapi soal keadilan dalam akses pendidikan. Anak-anak Mahulu berhak atas fasilitas yang sama seperti siswa di kota,” tegas Ekti.

Sebagai tindak lanjut, Ekti menyampaikan bahwa pihaknya telah menjalin koordinasi dengan Dinas Pendidikan Wilayah Kutai Barat–Mahulu untuk mendorong pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baru di Mahulu. Ia menekankan pentingnya membangun sekolah yang tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga relevan dengan potensi lokal.

“Jurusan-jurusan di SMK nanti harus disesuaikan dengan kebutuhan riil tenaga kerja di sana. Misalnya bidang kehutanan, pariwisata, atau energi. Bukan sekadar formalitas,” ujarnya.

Ekti mengingatkan bahwa saat ini Mahulu hanya memiliki empat SMA Negeri yang tersebar di seluruh wilayah, dengan jumlah siswa yang terus meningkat tiap tahunnya. Hal ini, menurutnya, membuat urgensi pembangunan SMK menjadi semakin mendesak.

Namun ia juga menggarisbawahi bahwa keseriusan pemerintah daerah sangat dibutuhkan, terutama dalam hal penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah baru. “Pembangunan ini tidak bisa sepihak. Pemda harus proaktif. Tanpa dukungan dari bawah, sulit untuk mewujudkannya,” tambahnya.

Ekti turut membandingkan situasi Mahulu dengan kondisi di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), yang dinilai lebih baik dalam hal kapasitas dan kualitas sekolah menengah. Di Kubar, ia menyebut DPRD tengah mendorong pembentukan sekolah unggulan sebagai bagian dari peningkatan mutu pendidikan.

“Pemerataan pendidikan itu wajib, bukan pilihan. Kalau dibiarkan, kesenjangan antara kota dan daerah perbatasan makin sulit dijembatani,” kata legislator dari daerah pemilihan Kaltim tersebut.

Lebih jauh, Ekti menyatakan bahwa pembangunan SMK di Mahulu sejalan dengan visi pemerintah provinsi dalam menciptakan pendidikan yang merata dan inklusif. Menurutnya, investasi di sektor pendidikan perbatasan adalah langkah strategis untuk menyiapkan generasi muda yang mampu bersaing di masa depan.

“Kalau infrastruktur pendidikan di Mahulu terus dibiarkan tertinggal, kita bukan hanya menutup peluang mereka, tapi juga gagal membangun masa depan Kalimantan Timur yang setara,” pungkasnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)