Samarinda Dinilai Gagal Kelola Sampah, DPRD Kaltim Desak Pembenahan Serius

Kaltimpedia.com, Samarinda – Kota Samarinda kembali mendapat sorotan, kali ini bukan karena banjir atau kemacetan, melainkan akibat buruknya sistem pengelolaan sampah. Pemerintah pusat menetapkan Samarinda sebagai salah satu dari lima kota dengan pengelolaan sampah terburuk di Kalimantan Timur.

Penilaian ini menuai respons dari DPRD Kalimantan Timur. Anggota Komisi IV, Fuad Fakhruddin, menyatakan keprihatinannya atas status tersebut. Ia menilai bahwa kegagalan dalam menangani persoalan sampah mencoreng citra ibu kota provinsi.

“Sebagai pusat pemerintahan, seharusnya Samarinda menjadi contoh bagi daerah lain, bukan justru tercatat sebagai kota dengan pengelolaan sampah yang paling lemah,” ujar Fuad saat ditemui.

Fuad menyoroti lemahnya komitmen pemerintah kota dalam menyelesaikan persoalan lingkungan, meskipun sejumlah perbaikan telah dilakukan. Ia menegaskan bahwa persoalan sampah tidak akan selesai hanya dengan pembangunan fisik, tetapi perlu dibarengi dengan penegakan hukum dan edukasi publik.

“Tanpa kesadaran masyarakat dan ketegasan dari pemerintah terhadap pelanggar, masalah ini akan terus berulang. Saluran air tersumbat, banjir terjadi, dan kualitas lingkungan terus menurun,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Fuad turut mengapresiasi langkah Pemkot Samarinda yang telah memindahkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dari Bukit Pinang ke kawasan Sambutan. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan dalam mengatasi dampak negatif dari TPA lama.

“TPA Bukit Pinang sudah tidak layak digunakan. Pemindahan ke lokasi baru di Sambutan adalah keputusan yang tepat, dan ini patut didukung sepanjang disertai pengelolaan yang profesional,” jelasnya.

DPRD Kaltim, lanjut Fuad, mendorong agar pengelolaan sampah menjadi prioritas utama di Kota Samarinda. Ia menegaskan bahwa kebersihan kota tidak hanya menyangkut aspek lingkungan dan kesehatan, tetapi juga menjadi wajah dari tata kelola pemerintahan daerah.

“Ini bukan semata tentang tumpukan sampah, tapi tentang bagaimana ibu kota provinsi menunjukkan kapasitasnya dalam membangun kota yang tertib dan berkelanjutan,” tutup Fuad.
(DPRDKaltim/Adv/AH)