DPRD Kaltim Desak Data Terpadu untuk Atasi Masalah Anak Jalanan

Kaltimpedia.com, Samarinda – Masalah anak jalanan di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan DPRD setempat. Di tengah laju urbanisasi dan pertumbuhan kota yang pesat, fenomena ini dinilai mencerminkan lemahnya sistem perlindungan sosial yang terencana dan terstruktur.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai penanganan selama ini masih cenderung reaktif dan belum didukung basis data yang akurat. Padahal, menurutnya, kebijakan tanpa data yang valid berisiko tidak tepat sasaran.

“Penanganan harus diawali dengan analisis publik, dituangkan dalam kebijakan, lalu dievaluasi secara terbuka. Kalau pemerintah serius, datanya harus jelas, analisisnya matang, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Agusriansyah.

Ia menambahkan, hambatan anggaran bukanlah masalah utama. Yang lebih mendesak adalah membangun koordinasi lintas instansi dan menciptakan sistem informasi sosial yang terintegrasi. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) disebutnya krusial untuk memimpin penyusunan sistem ini bersama dinas terkait.

“Kalau ini menjadi prioritas, anggarannya bisa diatur. Bahkan, hubungan antara pusat dan daerah harus sinkron agar penanganannya komprehensif,” ujarnya.

Agusriansyah juga mendorong keterlibatan dunia usaha melalui penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang diarahkan ke sektor sosial, seperti pendidikan dan kesehatan, bukan hanya pembangunan infrastruktur.

“CSR sebaiknya fokus untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur bisa menggunakan APBD atau dana alokasi khusus,” jelasnya.

Ia mengusulkan, perumusan kebijakan sosial harus berbasis riset ilmiah dan melibatkan lembaga independen. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan bisa menyentuh akar masalah, bukan sekadar penanganan sementara.

“Tanpa dasar analisis yang kuat, kebijakan sosial hanya akan menjadi tambal sulam yang tidak menyelesaikan persoalan,” pungkasnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)