APBD 2026 Turun, Wabup Kukar Minta Perusda Bantu Berikan Kontribusi PAD

Kutai Kartanegara, Kaltimpedia.com – Penurunan nilai APBD Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2026 dari tahun sebelumnya membuat pemerintah daerah mendorong perusahaan daerah (Perusda) untuk memperkuat kemandirian usaha. Pemkab Kukar menilai, Perusda harus mulai menghasilkan pendapatan sendiri agar tidak terus bergantung pada suntikan modal daerah.

Pada rapat paripurna, Jumat 11 November 2025, Pemkab bersama DPRD Kukar menetapkan nilai Rancangan APBD 2026 sebesar Rp7,35 triliun. Angka ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp7,7 triliun. Dengan anggaran yang mengecil, dibutuhkan efisiensi belanja serta pencarian sumber pendapatan baru di luar transfer pusat.

“Perusda mesti punya inisiatif. Jangan sekadar menunggu modal dari pemerintah, tapi ikut memberi kontribusi ke PAD. Minimal pertumbuhannya bisa mencapai sekitar 15 persen tiap tahun,” kata Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin.

Ia menilai, penurunan anggaran seharusnya menjadi kesempatan bagi Perusda untuk memperluas pasar dan memperkuat pondasi bisnis. Kemandirian ini penting agar keuangan daerah tidak terlalu bergantung pada dana pusat, apalagi ketika pendapatan fluktuatif.

Saat ini Kukar memiliki beberapa Perusda yang berpotensi menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) utama. Namun sebagian masih belum mampu memberikan hasil signifikan karena masih mengandalkan penyertaan modal. Rendi, mendorong restrukturisasi dan peningkatan tata kelola agar perusahaan daerah bisa lebih efisien dan kompetitif.

“Kalau bicara soal kemandirian fiskal, tidak cukup hanya mengandalkan APBD. Perusda harus menjadi mesin penggerak ekonomi yang produktif, bukan sekadar tempat menerima modal,” ucap Rendi.

Pemkab Kukar juga menyiapkan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Perusda untuk memastikan modal daerah benar-benar menghasilkan output ekonomi. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan penyertaan modal pada tahun berikutnya.

Menurut Rendi, kondisi fiskal yang menantang justru dapat memacu kemitraan antara Perusda dengan berbagai pihak.

“Kerja sama dengan investor, BUMDes, maupun UMKM harus diperkuat supaya ekonomi daerah berkembang lebih merata,” jelasnya.

Ia menambahkan, penguatan Perusda tidak hanya soal pengelolaan bisnis, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan pembangunan daerah.

“Kalau Perusda bisa tumbuh sehat, PAD ikut naik dan layanan publik juga akan semakin baik,” tutupnya. (adv)