Imbas Penurunan TKD: Wagub Seno Aji Jamin Pembangunan Prioritas Kaltim Tetap Jalan

Samarinda – Meskipun daerah menghadapi penurunan signifikan dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026, agenda pembangunan di Benua Etam dipastikan tetap berjalan.

Menanggapi tekanan fiskal yang terutama berdampak pada sektor Pekerjaan Umum (PU), Pemprov Kaltim mengambil langkah strategis berupa percepatan reformasi kerja, pengetatan tata kelola anggaran, dan peningkatan sinergi dengan pusat dan daerah.

Hal ini, disampaikan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), H. Seno Aji, dengan tujuan dari respons adaptif ini adalah untuk menjamin proyek-proyek prioritas publik, terutama infrastruktur dasar dan dukungan terhadap IKN, tidak terhenti.

​Seno sapaan akrabnya, secara terbuka mengakui bahwa sektor PU menjadi yang paling terdampak oleh kondisi fiskal yang ketat.

“Anggaran PU Kaltim yang biasanya berada pada rentang Rp2–4 triliun diperkirakan akan mengalami penyesuaian signifikan pada tahun 2026,” katanya (4/12/2025).

Namun, alih-alih memperlambat kinerja, kondisi ini justru dijadikan momentum untuk mempercepat reformasi tata kelola anggaran. Ia memastikan bahwa penyesuaian anggaran tidak akan menghentikan proyek-proyek utama yang menyangkut kepentingan publik.

“Kita tetap jalan. Meski ada tekanan, pembangunan tidak boleh berhenti. Proyek prioritas tetap kami kawal bersama pemerintah pusat,” katanya.

Dirinya menegaskan komitmen untuk menjaga momentum pembangunan di tengah tantangan.

​Pemprov Kaltim kini menyusun ulang prioritas secara mendalam dengan fokus pada pemenuhan layanan dasar yang paling berdampak langsung bagi masyarakat.

Fokus utama diarahkan pada penjagaan infrastruktur dasar, meliputi konektivitas antarwilayah, peningkatan akses jalan di kawasan berkembang, serta dukungan penuh terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Layanan dasar tidak boleh terganggu. Mana yang paling berdampak langsung bagi masyarakat, itu yang kita dahulukan,” tegas Seno Aji.

Hal ini, lanjut dia menjadikan prinsip dampak sosial sebagai pedoman utama alokasi dana yang terbatas.
​Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Pemprov secara intensif meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan Kementerian PUPR serta pemerintah kabupaten/kota di seluruh Kaltim.

“Sinergi ini menjadi fondasi utama untuk menjaga kelangsungan pembangunan,” tegas Seno.

Wakil Gubernur percaya bahwa dengan satu visi yang kuat dan program yang sinkron, banyak proyek dapat terus berjalan. “Kalau kita sejalan, banyak program bisa tetap berjalan meskipun fiskal menurun,” tambahnya.

Untuk itu, dirinya menekankan bahwa koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah adalah kunci efisiensi di tengah pengetatan anggaran daerah.

​Selain sinergi eksternal, Pemprov menjadikan efisiensi sebagai instrumen budaya kerja baru yang harus dibangun di internal. Reformasi ini mencakup dorongan penggunaan teknologi dalam proyek, peningkatan akurasi pengawasan, serta penguatan evaluasi berkala.

Tujuannya adalah memastikan setiap alokasi dana benar-benar menghasilkan dampak maksimal dan menghilangkan pemborosan di setiap lini pembangunan.

“Setiap rupiah harus menghasilkan manfaat yang lebih besar. Ini budaya kerja baru yang harus dibangun,” kata Seno Aji.

Melalui kombinasi strategi adaptif, pengetatan prioritas, dan budaya kerja yang berorientasi pada efisiensi, Pemprov Kaltim tetap optimis.

“Pembangunan di Benua Etam akan terus maju dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus memastikan Kaltim tetap menjadi bagian penting dari pusat pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Seno.(ct/ADV/Diskominfo)