Program Disdukcapil Kutim Jemput Bola Perekaman KTP di Sekolah Potensi Berhenti

Kaltimpedia, Kutai Timur – Program unggulan “Jemput Bola” untuk perekaman KTP elektronik di sekolah-sekolah kini berada di ujung tanduk akibat pemotongan anggaran yang drastis.

Kegiatan yang bertujuan untuk mempermudah pelajar mendapatkan identitas ini mengalami kendala biaya operasional yang sangat besar.

Sejauh ini, baru sebagian kecil wilayah yang berhasil dijangkau oleh tim perekaman keliling.​Kendala geografis dan jumlah personel menjadi faktor utama mahalnya biaya operasional program ini.

Sekali turun ke lapangan, tim membutuhkan minimal lima hingga enam orang untuk menangani berbagai tugas teknis dan administratif.

Tanpa dukungan dana perjalanan dinas yang memadai, mobilitas tim menjadi sangat terbatas bahkan terhenti sama sekali.​

“Kami ada program yang harus kami lakukan yaitu jempol untuk perekaman di sekolah-sekolah. Sekolah itu kan bukan di Sangatta saja, setiap kecamatan ada,” ujar Kepala Disdukcapil Kutim, Jumeah.

Pemotongan anggaran perjalanan dinas mencapai angka yang sangat signifikan, yaitu sekitar 60 persen. Hal ini berakibat langsung pada pembatalan jadwal kunjungan ke sekolah-sekolah di kecamatan terpencil.

Para pelajar di wilayah luar pusat kota kini harus menempuh perjalanan jauh secara mandiri jika ingin melakukan perekaman data.​Padahal, program ini sangat membantu siswa agar tidak perlu bolos sekolah demi mengurus administrasi kependudukan.

Selain itu, perekaman di sekolah juga menjamin akurasi data pemilih pemula untuk agenda demokrasi mendatang. Kegagalan mencapai target perekaman ini akan berdampak panjang pada data kependudukan daerah secara keseluruhan.​

“Anggaran perjalanan dinas kan dikurangi 60 persen. Sementara kami kalau turun jempol kan enggak bisa satu orang begitu, ada yang merekam, mencetak, memverifikasi berkas,” keluhnya.

Hambatan lain adalah jam operasional kantor kecamatan yang bertepatan dengan jam belajar siswa. Tanpa adanya tim yang datang ke sekolah, siswa hampir tidak memiliki waktu untuk datang ke kantor camat.

Sementara itu, pada hari libur sekolah, kantor-kantor pemerintahan juga tidak beroperasi untuk melayani masyarakat. ​Peralatan perekaman yang bersifat statis di kecamatan juga menjadi kendala karena tidak bisa dibawa-bawa dengan mudah.

Hanya unit tertentu yang memiliki alat portabel untuk menunjang kegiatan di luar kantor. Keterbatasan alat dan biaya ini menciptakan kesenjangan akses pelayanan bagi warga di pelosok.

​”Target kami perekaman itu untuk sekolah-sekolah misalnya sekian, ya enggak mencapai target. Jempolnya berkurang,” pungkasnya. (ADV)