Pelunasan Biaya Haji Reguler 2026 Capai Angka Tertinggi 102,57%, DPR RI Beri Apresiasi Kemenhaj

JAKARTA – Komisi VIII DPR RI memberikan apresiasi tinggi atas capaian pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) reguler tahun 1447 H/2026 M yang mencapai 102,57 persen. Meski melampaui target, parlemen menegaskan bahwa kesuksesan administratif tersebut harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur dan layanan di Arab Saudi.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengingatkan bahwa antusiasme jemaah yang tinggi wajib diimbangi dengan kepastian layanan, terutama di titik-titik krusial seperti Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

“Komisi VIII DPR RI mengapresiasi capaian pelunasan Bipih yang melampaui target. Namun, capaian ini harus dibarengi dengan kesiapan menyeluruh di lapangan, mulai dari kepastian layanan Armuzna, akomodasi, transportasi, hingga pelayanan kesehatan jemaah,” ujar Marwan dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah di Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2026).

Merespons tuntutan tersebut, Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan komitmen pemerintah untuk mengedepankan keselamatan, kenyamanan, dan pelindungan jemaah sejak keberangkatan dari Tanah Air.

“Kami memastikan seluruh aspek layanan, mulai dari pemberangkatan, Armuzna, akomodasi, transportasi, hingga layanan kesehatan, dipersiapkan secara matang. Seluruh arahan Komisi VIII DPR RI menjadi pedoman kami agar penyelenggaraan haji 2026 berjalan tepat waktu dan berkualitas,” jelas Menteri yang akrab disapa Gus Irfan tersebut.

Sebagai langkah konkret, Kementerian Haji dan Umrah akan segera merilis jadwal detail per embarkasi, termasuk jenis pesawat yang digunakan setiap kloter. Selain itu, Gus Irfan menjamin transparansi data penempatan jemaah di Arafah dan Mina guna menghindari penumpukan yang berlebih.

Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi juga akan diatur lebih proporsional antara wilayah Makkah dan Madinah untuk memastikan setiap kendala jemaah di lapangan dapat tertangani dengan cepat.

Menyadari risiko kesehatan jemaah yang fluktuatif, pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi medis yang lebih kuat. Gus Irfan memaparkan bahwa pihaknya akan menyiagakan tenaga kesehatan profesional yang didukung oleh sarana prasarana mumpuni.

“Kami menyiapkan 40 klinik layanan kesehatan yang tersebar di Makkah dan Madinah. Ini adalah bagian dari langkah mitigasi risiko untuk mengantisipasi kondisi darurat yang berpotensi mengganggu pelayanan jemaah,” tambahnya.(rls/mn)