Hadapi Ketidakpastian Global, BI Pilih Amankan Rupiah dengan Tahan Suku Bunga

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate di level 4,75%. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang berlangsung pada 18-19 Februari 2026.

Selain BI-Rate, Bank Indonesia juga menetapkan suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 3,75% dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50%.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menjelaskan bahwa keputusan mempertahankan suku bunga ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah.

Hal ini dipandang krusial mengingat kondisi pasar keuangan global yang masih dibayangi ketidakpastian tinggi.

“Kebijakan ini konsisten dengan fokus kami untuk memastikan inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap terkendali dalam sasaran 2,5 +- 1%. Kami tetap mencermati ruang penurunan suku bunga ke depan, namun saat ini stabilitas nilai tukar adalah prioritas utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” ujar Perry Warjiyo dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Meski menahan suku bunga, BI tetap berkomitmen pada kebijakan makroprudensial yang bersifat pro-pertumbuhan (pro-growth). Salah satu langkah nyatanya adalah melalui implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menambahkan bahwa BI akan terus mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit ke sektor riil, terutama sektor prioritas yang dicanangkan pemerintah.

“Kami ingin mempercepat penurunan suku bunga kredit perbankan agar dunia usaha tetap bergairah. Dengan insentif likuiditas yang kami berikan, perbankan diharapkan lebih ekspansif menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor strategis dengan tetap menjunjung prinsip kehati-hatian,” kata Destry.

Sinergi Asta Cita dan Digitalisasi
Dalam kesempatan yang sama, Bank Indonesia menegaskan penguatan sinergi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Langkah ini difokuskan untuk menyelaraskan kebijakan moneter dengan program strategis pemerintah, termasuk dukungan pembiayaan bagi program Asta Cita.

Di sisi lain, kebijakan sistem pembayaran akan terus diarahkan pada perluasan akseptasi digital dan penguatan infrastruktur pembayaran yang andal. BI optimistis, perpaduan antara stabilitas moneter dan digitalisasi sistem pembayaran akan menjadi motor penggerak ekonomi nasional di tengah tantangan global.

“Sinergi kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran adalah kunci untuk memastikan ekonomi Indonesia tetap tangguh dan kompetitif,” pungkas Perry Warjiyo.(KP/mn)