43 Ribu Calon Jemaah Umrah Diminta Tunda Berangkat, Pemerintah Siapkan Armada Tambahan

JAKARTA – Pemerintah Indonesia bergerak cepat merespons eskalasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Selain memperketat koordinasi lintas kementerian, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI kini menyiapkan dua skema mitigasi darurat guna menjamin keselamatan puluhan ribu jemaah umrah yang terdampak dinamika geopolitik tersebut.

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa perlindungan warga negara di luar negeri kini menjadi fokus utama. Langkah ini mencakup penanganan jemaah yang sedang menunggu kepastian terbang, khususnya mereka yang menggunakan maskapai transit.

“Kami memastikan negara hadir. Keselamatan jemaah adalah prioritas utama. Kami terus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan jemaah dapat kembali dengan aman,” tegas Dahnil di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Kepulangan Bertahap dan Penundaan Keberangkatan
Data terbaru mencatat, sebanyak 7.782 jemaah telah berhasil kembali ke Tanah Air dalam periode 28 Februari hingga 2 Maret 2026. Meski demikian, masih ada tantangan besar di depan mata.

Menjelang penutupan musim umrah pada April mendatang, terdapat lebih dari 43 ribu calon jemaah yang dijadwalkan terbang pada periode Maret–April. Melihat situasi yang masih tidak menentu, pemerintah mengeluarkan imbauan tegas agar calon jemaah mempertimbangkan penundaan keberangkatan.

“Kami mengimbau calon jemaah untuk menunda keberangkatan sementara waktu. Langkah ini diambil semata-mata demi keselamatan dan perlindungan jemaah,” ujar Dahnil.

Siapkan Armada Garuda Indonesia
Untuk mengantisipasi jemaah yang tertahan (stranded) di Arab Saudi, Kemenhaj telah menyiapkan dua skema utama:

• Penambahan Armada: Meminta tambahan pesawat Garuda Indonesia khusus untuk periode Ramadan.
• Penyesuaian Rute: Menyiapkan skenario rute penerbangan baru jika wilayah udara tertentu ditutup atau eskalasi situasi meningkat tajam.

PERSIAPAN HAJI 2026

Di tengah kesibukan mitigasi umrah, Dahnil memastikan persiapan Haji 2026 tetap berjalan sesuai jadwal. Seluruh perangkat layanan telah dipersiapkan lebih dini dengan berbagai skenario mitigasi sebagai langkah kehati-hatian.

Menariknya, Dahnil menekankan pesan kuat dari Presiden Prabowo Subianto terkait tata kelola haji tahun ini. Presiden menginstruksikan agar seluruh proses penyelenggaraan haji dilakukan dengan transparan dan bebas dari praktik ilegal.

“Pesan Presiden sangat jelas, wajah kementerian harus menjadi wajah integritas, bersih, dan transparan. Tidak boleh ada praktik rente, kartel, maupun manipulasi yang mencederai kepercayaan umat,” pungkasnya.(rls/mn)