Andi Harun Inginkan Pertamina Dapat Mengatasi Masalah Solar dan Pertamini

0 1,224

Kaltimpedia.com, SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, memanggil PT Pertamina Patra Niaga beserta Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, Dinas Perdagangan Samarinda, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk menindaklanjuti permasalahan antrean kendaraan berbobot besar.

Andi Harun mengeluhkan kendaraan beroda 6 ke atas yang mengantre panjang di setiap SPBU dan Pertamini yang menjual Bahan bakar Minyak (BBM) eceran di warung-warung kelontong Samarinda.

Ia mengakui bahwa selama rapat, dirinya menyayangkan jawaban Pertamina yang terkesan ‘basic’ atau biasa saja. Seperti rencana Pertamina yang akan memberlakukan Fuel Card untuk membatasi truk-truk nakal dan pencegahan bagi truk yang mengisi solar berulang kali.

“Katanya di SPBU pakai kartu. Yah faktanya sampai sekarang masih ada antrean, masih ada korban. Pokoknya mereka harus bereskan,” tegas Andi Harun saat ditemui media, usai rapat di Balai Kota Samarinda pada Kamis, (21/04/2022).
Padahal, lanjut Andi, sudah banyak korban jiwa melayang karena antrian solar ini. Tetapi nyatanya, kata dia, Pertamina tidak melakukan tindakan apapun juga.

“Apakah Pertamina tidak tahu kalau ada orang yang meninggal karena menabrak orang yang sedang mengantre di sekitar SPBU? Bohong kalau tidak tahu,” katanya.


Sementara itu, Dishub Kota Samarinda, ujar Andi harun sudah mengantongi nomor polisi (nopol) dari truk-truk yang perlu ditertibkan itu. Ia menginstruksikan kepada Kepala Dishub Samarinda, HMT Manalu untuk menutup SPBU yang membuat antrean panjang atau membeberkan nomor polisi truk nakal kepada masyarakat.


“Kalau tidak dilaksanakan, saya akan berikan sanksi. Beberkan saja nopol yang antre itu, biar polisi yang akan memberikan tindakan,” tegas Andi Harun kepada Kadishub Samarinda.


Selain itu, orang nomor satu di Samarinda itu, juga menegaskan terkait menjamurnya Pertamini. Ia menyatakan tidak menginginkan ada satupun Pertamini di Kota Samarinda. Karena berpotensi kebakaran dan membahayakan keselamatan orang banyak.


Andi inginkan Pertamina juga harus ikut bertanggung jawab untuk mengatasi permasalahan ini.
“Saya katakan bahwa biang keroknya adalah Pertamina. Kenapa? Ketika saya tanya untuk membereskan Pertamini. Pertamina menjawab tidak bisa mengontrol kendaraan motor tangki besar membeli bensin untuk dijual kembali. Mereka meminta untuk membuat surat edaran. Saya bilang, hari ini mau tujuh surat, saya buatkan. Tapi bukan itu permasalahannya,” papar Andi.

Muhammad Rizal selaku Sales Branch Manager Retail II Kaltim-Utara Pertamina Patra Niaga


Menurutnya, permasalahan ini bukanlah sebatas pengeluaran surat saja. Kenyataannya, pemilik Pertamini menjual minyak dari Pertamina. Seharusnya, hal tersebut bisa ditertibkan dan ditindak oleh Pertamina.


“Jadi mau sampai kapan banyak nyawa tergeletak, musibah kebakaran, muncul lagi peristiwa lain,”keluhnya.
Menjawab keluhan dari Wali Kota, Muhammad Rizal selaku Sales Branch Manager Retail II Kaltim-Utara Pertamina Patra Niaga menyatakan bahwa pihaknya bisa mewujudkannya, asalkan telah mendapatkan payung hukum dari Pemkot Samarinda. Contohnya, penerapan pembatasan kuota solar per truk di fuel card.


“Untuk kartu kendali (fuel card). Kita butuh payung hukumnya dari Pemda karena itu kan kuotanya (kuota solar) pemerintah. Roda 6 itu kalau secara SK (surat keputusan) BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi) itu 200 liter. Nanti dari Wali Kota mengeluarkan surat edaran, akan diturunkan 100 liter. Penyesuaian jadi lebih rigid untuk menghindari yang double,” jelasnya.


Selain itu, payung hukum yang dimaksud juga bisa membuat Pertamina dapat melakukan penutupan SPBU yang berlokasi di tengah kota untuk tidak melayani solar lagi. Seperti yang dilakukan SPBU di Jalan Juanda Samarinda. Tetapi memang apabila seluruh SPBU tersebut dihentikan, dipastikan ada penolakan atau keluhan keras dari pihak asosiasi pengusaha.


“Harus ada dasar payung hukumnya, maka kami bisa menghentikan atau menutup SPBU sesuai arahan dan hukum yang berlaku,” ujar Rizal.


Terkait Pertamini, Rizal menegaskan, bahwa pihak Pertamina tidak ada sangkut pautnya terhadap peredaran Pertamini alias Pertamini ilegal tersebut. Untuk yang legal atau resmi, Pertamina mengeluarkan Pertashop. Bentuknya seperti Pertamini, namun memiliki sesuai standar keamanan dari Pertamina.


“Jadi, kami menyarankan harus ada aturan yang lebih rigid (tegas) lagi untuk mengatur ini. Karena kalau BBM sudah keluar dari SPBU, sudah bukan kewenangan Pertamina lagi,” tukasnya. (*)

Leave a comment