APBD Kaltim Terancam Turun, Subandi Serukan Gubernur Bergerak Cepat ke Pusat

Kaltimpedia.com, Samarinda – Awan gelap mulai menggantung di langit fiskal Kalimantan Timur. Proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 menjadi sinyal waspada bagi semua pihak, terutama DPRD Kaltim. Anggota Komisi III, Subandi, mengingatkan pemerintah provinsi agar tak tinggal diam dan segera menggalang dukungan pusat demi menjaga kelanjutan pembangunan, khususnya di kawasan perbatasan.

Anggaran yang diperkirakan hanya menyentuh angka Rp 18,5 triliun lebih rendah dari kisaran Rp 20 hingga 22 triliun pada tahun-tahun sebelumnya menurut Subandi, berpotensi menghambat proyek-proyek strategis, terutama di wilayah berbatasan langsung dengan Malaysia.

“Perbatasan bukan daerah biasa. Itu gerbang kedaulatan. Kalau kita abaikan hanya karena keterbatasan APBD, maka kita sedang menunda pemerataan pembangunan nasional,” ujar Subandi.

Ia menekankan bahwa kondisi geografis yang menantang dan minimnya infrastruktur di wilayah perbatasan menuntut intervensi yang lebih dari sekadar dana daerah. Oleh karena itu, menurut Subandi, Pemprov Kaltim harus aktif membangun komunikasi intensif dengan pemerintah pusat.

“Kita butuh dukungan APBN. Ini bukan soal proyek lokal, ini menyangkut kepentingan strategis nasional. Kami dari Komisi III siap bantu prosesnya,” ucapnya.

Subandi juga menyoroti pentingnya peran sentral Gubernur Kaltim dalam memimpin lobi politik ke Jakarta. Menurutnya, kekuatan diplomasi dan komunikasi lintas kementerian akan sangat menentukan nasib pembangunan Kaltim ke depan.

“Gubernur harus turun tangan langsung. Jangan hanya menunggu. Kita perlu hadirkan Kaltim secara aktif dalam radar pusat,” tegas politisi tersebut.

Menurunnya kapasitas fiskal disebutnya sebagai peringatan keras yang tidak bisa diabaikan. Tanpa tambahan dana dari pusat, kata Subandi, pembangunan bisa tersendat dan ketimpangan antarwilayah semakin melebar.

“Kalau kita tak bergerak sekarang, wilayah-wilayah penting seperti perbatasan akan terus tertinggal. Ini soal keberlanjutan dan keadilan pembangunan,” pungkasnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)