APBD Kukar 2026 Difokuskan ke Program Pro Rakyat, Bupati Aulia Pesan Anggaran Harus Benar-Benar Bermanfaat untuk Warga

Kutai Kartanegara, Kaltimpedia.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memastikan arah pembangunan tahun 2026 akan lebih realistis dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Dalam forum pemaparan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah (RKAPD) 2026, Bupati Aulia Rahman Basri menyampaikan, bahwa setiap rupiah anggaran harus digunakan untuk program yang benar-benar dirasakan langsung oleh warga, di Pendopo Odah Etam, Kamis (30/10/2025).

Aulia menjelaskan, perubahan kebijakan fiskal nasional membuat pemerintah daerah perlu menyesuaikan strategi perencanaan pembangunan. Penyesuaian tersebut dilakukan karena alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mengalami penurunan signifikan, sehingga arah prioritas belanja daerah harus diperketat.

“Kita tidak bisa lagi memakai pola lama. Tahun depan semua program harus tepat sasaran dan efisien, tidak boleh ada kegiatan seremonial yang tidak berdampak bagi masyarakat,” tegasnya di hadapan para kepala OPD.

Dengan kondisi tersebut, Pemkab Kukar memproyeksikan APBD 2026 berada di kisaran Rp6,5 hingga Rp7 triliun, atau lebih rendah dibanding rancangan awal yang sempat mencapai Rp7,5 triliun. Aulia menegaskan bahwa fokus pembangunan kini diarahkan pada tiga hal utama: pemenuhan layanan dasar publik, sinkronisasi dengan program nasional, serta pelaksanaan visi daerah Kukar Idaman Terbaik 2025–2030.

Ia menjelaskan, rancangan RKAPD 2026 kini sudah diselaraskan dengan dokumen RPJMD terbaru dan hasil pembahasan bersama DPRD Kukar. Selain itu, arah pembangunan juga disesuaikan dengan rencana strategis Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), terutama di wilayah yang berbatasan langsung seperti Samboja, Samboja Barat, Muara Jawa, Loa Kulu, dan Loa Janan.

“Sinkronisasi dengan OIKN penting agar pembangunan Kukar tidak berjalan sendiri. Kita ingin arah pembangunan di wilayah penyangga IKN tetap memberi manfaat bagi warga lokal,” jelasnya.

Untuk memastikan efisiensi, Aulia menginstruksikan seluruh OPD melakukan penyisiran ulang terhadap kegiatan yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat. Ia mencontohkan, pos belanja perjalanan dinas, rapat seremonial, hingga kegiatan dokumentasi yang tidak produktif akan dikurangi.

“Kita harus ubah paradigma belanja daerah. Prioritas utama adalah membangun infrastruktur dasar seperti jalan, rumah sakit, fasilitas pendidikan, serta penataan lingkungan dan hunian bagi masyarakat terdampak bencana,” tegasnya.

Aulia juga menekankan pentingnya disiplin perencanaan berbasis data. Ia mengingatkan agar setiap program OPD memiliki indikator manfaat yang jelas, sehingga kinerja belanja bisa diukur dari dampak nyata yang dirasakan publik.

“APBD bukan sekadar angka di atas kertas. Itu adalah amanah masyarakat yang harus dikembalikan dalam bentuk kesejahteraan nyata,” pungkasnya. (adv)