Banjir Masih Menghantui Samarinda, DPRD Kaltim Soroti Minimnya Perawatan Drainase

Kaltimpedia.com, Samarinda — Meski proyek pembangunan drainase besar terus digencarkan di Kota Samarinda, persoalan banjir musiman belum juga teratasi. Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, menyebut bahwa permasalahan utama justru terletak pada lemahnya pengelolaan dan perawatan infrastruktur setelah proyek selesai dibangun.

Menurut Syarifatul, pembangunan fisik seperti saluran air dan drainase tidak akan efektif jika tidak diikuti dengan pemeliharaan yang rutin dan terencana. Ia menegaskan, ukuran saluran bukan jaminan solusi jika aliran air tetap tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur.

“Masalah kita bukan sekadar kekurangan saluran, tapi saluran yang ada dibiarkan tanpa perawatan. Banyak yang tersumbat, tidak dibersihkan, dan akhirnya air tergenang di mana-mana,” ungkapnya.

Ia menyampaikan keprihatinan terhadap banyaknya saluran di kawasan padat penduduk yang dipenuhi sampah rumah tangga dan sedimen tanah. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan lemahnya manajemen pasca-pembangunan yang seharusnya menjadi bagian penting dari strategi penanggulangan banjir.

Syarifatul mendesak pemerintah daerah agar tidak hanya fokus pada proyek fisik, tetapi mulai menerapkan pola pengelolaan yang menyeluruh, termasuk jadwal pembersihan saluran, pemantauan berkala, hingga edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.

“Pembangunan itu bukan selesai saat beton dipasang. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menjaga agar saluran tetap berfungsi setiap saat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mendorong kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kebersihan dan fungsi saluran air. Perusahaan swasta, menurutnya, tidak boleh lepas tangan, terutama yang beraktivitas di sekitar bantaran sungai dan saluran utama.

“Pihak swasta juga harus ambil bagian. Ini tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” tegasnya.

Syarifatul berharap, ke depan, kebijakan pembangunan infrastruktur di Samarinda tidak hanya mengejar angka proyek, tetapi juga mencakup penguatan sistem pengelolaan pasca-pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.
(DPRDKaltim/Adv/AH)