Berhasil Kendalikan Inflasi, Komisi II Apresiasi Kinerja Pemkot
Kaltimpedia.com, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda di bawah kepemimpinan Wali Kota Andi Harun kembali mendapatkan apresiasi dari para wakil rakyat Kota Tepian. Hal ini karena Pemkot dianggap sukses mengendalikan angka inflasi Kota Tepian. di angka 5,3%.
Raihan kerja yang begitu positif dari Pemkot Samarinda itu tak ayal kembali mendapat apresiasi dari para anggota DPRD Samarinda. Seperti yang di utarakan Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rofik bahwa sudah sewajarnya apresiasi di berikan.
“Saya kira kita pantas memberi apresiasi dari capaian kerja terkait pengelolaan keuangan daerah. Yang di lakukan oleh pemkot,” ungkap Abdul Rofik, beberapa waktu lalu.
Baca Juga:
Meski mengutarakan apresiasinya, namun Abdul Rofik pula menegaskan jika pemkot salah melakukan kebijakan. Dan raihan kerja yang buruk maka dirinya juga akan menjadi orang pertama yang akan bersuara keras melontarkan protes dan kritik.
“Kalau mereka berprestasi maka saya sendiri yang akan memuji mereka. Begitu juga kalau mereka membohongi rakyat, maka saya sendiri yang akan bersuara lantang, karena suara saya tentunya mewakili suara rakyat,” tegas Abdul Rofik.
Sebagaimana yang di ketahui, keberhasilan Pemkot Samarinda itu di ganjar juga dengan hadiah anggaran senilai Rp 19,2 miliar dari pemerintah pusat lewat pemberian Dana Insentif Daerah (DID), karena di nilai mampu menangani secara baik inflasi di daerah.
Baca Juga:
Gelontoran dana Rp 19,2 miliar itu pun selanjutnya akan di gunakan Pemkot Samarinda untuk perlindungan sosial, cipta lapangan kerja, serta mendukung pelaku usaha mikro. Sebesar Rp 16,5 miliar nantinya akan di alokasikan di Belanja Tidak Terduga (BTT) pada APBD-P 2022.
Sebagai informasi, saat ini di tingkat nasional inflasi tahunan Indeks Harga Konsumen (IHK) per September 2022 mencapai 5,95%. Hingga akhir 2022 nanti tekanan inflasi IHK di tengarai akan terus meningkat, imbas penyesuaian harga BBM bersubsidi di tengah masih tingginya harga energi dan pangan global.
“Artinya kita ini tidak subjektif tapi kita ini bergerak secara objektif melakukan penilaian. Perlu juga di lakukan harmonisasi antara warga, pemerintah, DPR, aparat dan itu bisa untuk tujuan yang lebih bagus kedepannya,” pungkasnya. (fa/adv/dprdsamarinda)
Baca Juga:
Artikel Terkait
