Darlis Pattalongi Soroti Banjir Samarinda: Perlu Sinergi Antarwilayah dan Komitmen Jangka Panjang

Kaltimpedia.com, Samarinda – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, mengingatkan bahwa persoalan banjir di Kota Samarinda tidak bisa dilihat sebagai persoalan lokal semata. Menurutnya, penanganan banjir memerlukan pendekatan lintas wilayah karena banyak faktor eksternal yang turut memengaruhi.

“Banjir yang terjadi setiap tahun di Samarinda bukan hanya hasil dari masalah internal kota. Ini merupakan persoalan yang saling terhubung dengan kebijakan dan pengelolaan lingkungan di kabupaten sekitarnya, terutama Kutai Kartanegara,” ungkapnya.

Ia menyoroti bahwa meningkatnya volume air yang masuk ke Samarinda pada musim hujan, sebagian besar berasal dari kawasan hulu yang berada di luar wilayah administratif kota. Kurangnya perencanaan tata air di daerah sekitar dinilai turut memperparah kondisi hilir, yaitu Samarinda.

“Ketika curah hujan tinggi terjadi di Kutai Kartanegara, aliran air tidak berhenti di sana. Tanpa pengendalian yang baik, semua akan mengalir deras ke Samarinda,” jelasnya.

Karena itu, Darlis menegaskan pentingnya peran Pemerintah Provinsi Kaltim dalam mendorong kolaborasi antarwilayah untuk menangani banjir secara terpadu. Menurutnya, Pemerintah Kota Samarinda tidak bisa dibiarkan bekerja sendiri menghadapi tantangan ini.

“Air tidak mengenal batas wilayah. Maka solusi pun tidak boleh dibatasi oleh sekat administratif. Kita butuh kerja sama antara kota, kabupaten, dan provinsi,” ujarnya.

Darlis juga menekankan bahwa akar masalah banjir bukan hanya curah hujan, tetapi lebih dalam lagi pada praktik pembangunan yang kerap mengabaikan aspek lingkungan hidup. Ia menyebut perlunya perubahan paradigma dalam merencanakan pembangunan yang ramah air dan alam.

“Masalahnya bukan semata hujan. Kita melihat dampak dari pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan. Maka kita butuh perencanaan yang lebih matang, termasuk normalisasi sungai, perbaikan drainase, dan konservasi wilayah tangkapan air,” ujarnya lagi.

Ia mengingatkan bahwa program dan kebijakan yang sudah dirancang tak boleh berhenti di meja rapat atau dokumen. Implementasi di lapangan harus menjadi prioritas, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

“Penanggulangan banjir harus menjadi gerakan kolektif. Tidak cukup hanya kebijakan dari atas. Partisipasi warga dalam menjaga lingkungan sangat menentukan keberhasilan jangka panjang,” tambah Darlis.

Mengakhiri keterangannya, Darlis mengajak semua pihak untuk membangun sistem penanganan banjir yang berkelanjutan. Menurutnya, meski tantangan ini tidak mudah, koordinasi yang konsisten dan pengawasan terhadap proyek pembangunan harus diperkuat agar upaya mitigasi berjalan efektif.

“Banjir tidak bisa dihapus seketika. Tapi kalau kita bersinergi dan konsisten, kita bisa membuat Samarinda lebih tangguh menghadapi bencana ini,” pungkasnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)