Deni Hakim: Honorer Harus Diberikan Solusi yang Adil dan Berkelanjutan
Kaltimpedia.com, Samarinda – Anggota Komisi IV, Deni Hakim, memberikan pandangan terkait UU Nomor 20 Tahun 2023 yang mengenai penghapusan honor. Menurutnya, tahapan implementasi UU ini masih berlangsung dan belum memasuki tahun 2024. Saat ini, pemerintah sedang mencari solusi terbaik untuk mengakomodir honorer, khususnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan.
“Apakah mereka bisa mengisi formasi P3K ataukah akan ada tes lanjutan, itu masih menjadi pertanyaan besar. Kami masih menunggu informasi resmi dari pusat terkait arah kebijakan ini,” ungkap Deni Hakim (25/10/2023).
Deni Hakim berharap bahwa solusi yang akan ditemukan nantinya dapat sesuai dengan arahan Presiden. Pengakomodiran ini diharapkan melalui penataan dan pengelolaan yang baik, dengan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Hal ini bertujuan agar honorer di Kota Samarinda tidak menghadapi pengangguran tambahan, terutama jika mereka tidak lulus dalam proses seleksi yang mungkin akan dilakukan.
Baca Juga:
“Semoga ada formula yang tepat untuk mengakomodir mereka, misalnya dengan langsung mengangkat menjadi P3K atau melalui tes dengan porsi yang seimbang. Penting untuk tidak menambah angka pengangguran, sambil tetap memperhatikan para fresh graduate yang juga baru lulus,” tambah Deni Hakim.
Ia jelaskan harapannya hasil koordinasi dan formulasi kebijakan nantinya dapat memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi honorer, sehingga kebijakan ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan karir bagi para tenaga honorer yang sudah lama berkontribusi.
“Harus adil lah, harapannya bukan hanya untuk tenaga menjaring tenaga kerja baru tetapi juga memikirkan kondisi honorer yang telah lama merintis karir,”pungkasnya.
Baca Juga:
Artikel Terkait
