Dewan Dorong Perumusan Strategi Pembiayaan Kesehatan Jangka Panjang, RSUD IA Moeis Butuh Skema Mandiri

Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, mendorong Pemerintah Kota untuk tidak hanya mengandalkan kucuran dana pusat dalam pembangunan sektor kesehatan. Ia menilai sudah saatnya Pemkot menyusun strategi pembiayaan kesehatan jangka panjang yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Hal ini disampaikan Novan saat menyoroti masih tingginya ketergantungan RSUD IA Moeis terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan maupun pengadaan fasilitas rumah sakit.

“Kalau setiap tahun kita hanya menunggu DAK, maka posisi kita sebagai pemerintah daerah tidak pernah bisa mandiri dalam urusan layanan dasar,” ujarnya.

Menurut Novan, masalah utama bukan hanya pada besaran anggaran, melainkan pada ketiadaan peta jalan pembiayaan jangka menengah dan panjang. Akibatnya, setiap proyek pengembangan layanan kesehatan berjalan secara tambal sulam dan tidak terintegrasi dengan visi pembangunan daerah.

Ia menilai perlu adanya Health Financing Roadmap khusus Samarinda yang disusun secara kolaboratif antara Pemkot, DPRD, dan instansi teknis terkait. Dalam roadmap tersebut, kata Novan, harus ada penjabaran detail tentang pembagian peran antara sumber pendanaan APBD, BLUD, DAK, serta potensi kemitraan swasta dalam mendukung pembiayaan layanan kesehatan.

“Strategi fiskal kita di sektor kesehatan belum terstruktur. Padahal tantangan pelayanan kesehatan semakin kompleks, mulai dari tuntutan infrastruktur, sistem informasi, hingga peningkatan mutu SDM,” tegasnya.

Lebih jauh, Novan mendorong penguatan kapasitas manajerial rumah sakit dalam mengelola pendapatan BLUD. Ia menilai RSUD IA Moeis memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan operasional, namun selama ini belum dioptimalkan karena terbatasnya ruang fiskal dan SDM pengelola keuangan yang belum sepenuhnya adaptif.

“Rumah sakit harus diberi ruang, tapi juga didampingi. Jangan dibiarkan berjuang sendiri mencari pendapatan, sementara Pemkot hanya jadi penonton,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya diversifikasi sumber pendanaan. Salah satunya dengan mendorong skema Public-Private Partnership (PPP) di bidang teknologi kesehatan, pengelolaan laboratorium, atau farmasi rumah sakit yang tetap dikontrol negara, namun memiliki efisiensi tinggi.

“Kalau kita bicara tentang rumah sakit ke depan, kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Kita perlu berpikir sistemik, inovatif, dan terbuka terhadap model pembiayaan yang lebih dinamis,” tambahnya.

Novan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memosisikan rumah sakit daerah bukan sekadar sebagai penerima anggaran, tetapi sebagai institusi strategis yang harus dikelola dengan visi keberlanjutan.

“Pelayanan kesehatan yang berkualitas butuh keberanian anggaran dan kepemimpinan fiskal. Tanpa itu, kita hanya akan berjalan di tempat,” tandasnya.