Disdukcapil Kutim Dilema Antara Efisiensi Anggaran dan Kelengkapan Logistik Blangko

Kaltimpedia, Kutai Timur – Pihak otoritas kecamatan saat ini tengah menghadapi tantangan serius akibat kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pengadaan logistik.

Meskipun blangko dokumen tersedia, anggaran yang dialokasikan sering kali tidak mencakup komponen pendukung lainnya yang tidak kalah penting.

Kondisi ini memaksa para pengelola untuk memutar otak dalam mendistribusikan dana secara proporsional.​ Ketidakseimbangan antara ketersediaan blangko dan tinta cetak menjadi persoalan utama yang dikeluhkan oleh petugas lapangan.

Anggaran yang diberikan sering kali hanya difokuskan pada pembelian kertas atau blangko fisik tanpa mempertimbangkan biaya operasional mesin cetak. Akibatnya, ketersediaan blangko yang melimpah menjadi tidak berarti jika tidak ada tinta untuk mencetaknya.​

“Kita dikasih anggaran misalnya satu juta untuk beli blangko. Kalau cuma beli blangko doang, kan harus ada beli pitanya, harus disesuaikan,” kata Kepala Disdukcapil Kutim, Jumeah.

​Pihak kecamatan harus melakukan pembagian anggaran secara mandiri agar proses pelayanan tetap berjalan meski dengan keterbatasan.

Hal ini dilakukan agar masyarakat tetap bisa mendapatkan dokumen mereka tanpa harus menunggu terlalu lama. Namun, efisiensi yang dipaksakan ini dikhawatirkan akan menurunkan kualitas layanan dalam jangka panjang.​

Ribuan lembar kertas dan blangko yang dikirim ke kecamatan-kecamatan membutuhkan dukungan sarana yang mumpuni.

Tanpa adanya koordinasi anggaran yang sinkron antara pusat dan daerah, masalah teknis seperti ini akan terus berulang. Petugas di tingkat bawah merasa paling terdampak karena mereka yang berhadapan langsung dengan masyarakat setiap hari.​

“Ya kita ya pintar-pintarnya aja, ya paksa dibagi-bagi untuk beli apa namanya pitanya, beli kertasnya, karena itu kan kecamatan dikirim ribuan kertasnya,” tambahnya.

​Dampak nyata dari efisiensi ini mulai terlihat pada terpangkasnya kuota pengadaan yang seharusnya bisa memenuhi kebutuhan ideal. Pengurangan hingga setengah dari anggaran awal membuat rencana kerja tahunan menjadi berantakan.

Para pejabat berwenang kini hanya bisa berharap adanya penyesuaian anggaran di periode mendatang.​ Upaya jemput bola ke desa-desa juga menjadi terhambat karena minimnya dana operasional pendukung.

Situasi ini menciptakan tekanan psikologis bagi para staf yang harus menjelaskan keterbatasan sarana kepada warga. Inovasi pelayanan publik pun seolah berjalan di tempat akibat kendala finansial yang fundamental ini.​

“Efisiensi untuk di blangko sendiri dipangkas sebenarnya ya jadi setengahnya, harusnya untuk beli blangko semua itu ya akhirnya enggak bisa kita belikan blangko semuanya,” tutupnya. (ADV)