DPRD Kaltim Dorong Transparansi Kebijakan, Ekti Imanuel: Rakyat Perlu Tahu dan Terlibat

Kaltimpedia.com, Samarinda — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menekankan pentingnya keterbukaan dan komunikasi yang aktif antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan berbagai program strategis. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, saat menyoroti perlunya kolaborasi dan partisipasi publik dalam setiap proses pengambilan kebijakan.

Menurut Ekti, transparansi menjadi kunci utama membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia menilai, program-program prioritas yang tengah digalakkan Pemprov, seperti pendidikan gratis melalui Gratispol dan Jospol, membutuhkan pemahaman yang utuh dari masyarakat agar bisa berjalan secara efektif.

“Bukan hanya meluncurkan program, tapi bagaimana kita menyampaikan informasi dan prosesnya kepada masyarakat. Mereka berhak tahu apa yang sedang dikerjakan, dan itu bagian dari tanggung jawab kami di legislatif,” ujar Ekti.

Ekti menambahkan, komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif, serta keterlibatan masyarakat, akan mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif. Dengan begitu, masyarakat tak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga mitra aktif dalam pembangunan daerah.

“Kalau masyarakat tahu dan paham prosesnya, mereka akan lebih siap dan mendukung, bahkan ikut mengawal,” ucap politisi Partai Gerindra itu.

Terkait aspirasi publik atas percepatan program pendidikan gratis, Ekti menilai ekspektasi tersebut wajar. Namun, ia juga mengingatkan bahwa mekanisme pemerintahan berjalan melalui tahapan yang tidak instan.

“Pemerintah tidak bisa langsung mengeksekusi program besar tanpa perencanaan matang. Ada alur yang harus ditempuh mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan,” jelasnya.

Ekti memastikan DPRD Kaltim akan terus mengawal janji pemerintah provinsi dalam merealisasikan program pendidikan gratis bagi mahasiswa baru, yang direncanakan mulai bergulir tahun ini. Ia menyebut penguatan anggaran untuk program tersebut telah dialokasikan dalam Rancangan APBD 2026.

“Kami kawal penuh. Komitmen sudah ada, tinggal memastikan implementasinya tidak meleset dari tujuan awal, yaitu membantu anak-anak Kaltim mengakses pendidikan tinggi secara gratis,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Ekti menegaskan bahwa DPRD bukan hanya lembaga pengawas, tetapi juga jembatan yang menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah.

“Tugas kami tidak berhenti pada pengawasan. Kami juga harus jadi penghubung antara harapan masyarakat dan kebijakan yang diambil pemerintah,” tutupnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)