DPRD Kaltim Kawal Ketat Program Gratispol agar Tak Hanya Jadi Janji Manis

Kaltimpedia.com, Samarinda – Program bantuan pendidikan dan seragam gratis untuk siswa SMA/SMK di Kalimantan Timur (Kaltim), yang dikenal dengan nama Gratispol, mendapat sorotan serius dari DPRD Kaltim. Wakil Ketua Komisi II, Sapto Setyo Pramono, menegaskan pentingnya pengawasan menyeluruh agar program ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sapto menyatakan bahwa antusiasme publik terhadap Gratispol menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat akan akses pendidikan yang lebih terjangkau. Namun ia mengingatkan, keberhasilan program ini tidak cukup hanya pada janji atau slogan.

“Program ini menyangkut hak dasar warga. Kami tidak ingin Gratispol berhenti di tingkat retorika politik. Harus ada jaminan data yang akurat, mekanisme yang jelas, dan pelaksanaan yang tepat sasaran,” ujar Sapto kepada awak media.

Menurutnya, banyak warga, khususnya dari keluarga prasejahtera, menggantungkan harapan besar pada program ini. Karena itu, DPRD merasa berkewajiban untuk tidak hanya mendukung, tapi juga mengawasi pelaksanaannya secara aktif.

“Pertanyaan masyarakat yang masuk ke anggota dewan tentang program ini cukup tinggi. Itu menandakan ada harapan sekaligus kekhawatiran. Maka perlu transparansi dan keterlibatan publik dalam setiap tahap pelaksanaan,” imbuhnya.

Sapto menambahkan bahwa pihaknya telah menjalin koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim guna memastikan kesiapan pelaksanaan Gratispol, mulai dari perencanaan anggaran, payung hukum, hingga kesiapan infrastruktur sekolah dan pendataan siswa.

“Tidak bisa dikerjakan asal-asalan. Perlu proses yang tertata, agar program ini tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” katanya.

Lebih lanjut, ia menilai keberhasilan Gratispol akan menjadi indikator penting dalam melihat komitmen pemerintah terhadap pemerataan pendidikan, terutama di wilayah pedalaman dan kelompok masyarakat kurang mampu.

Sebagai bentuk tanggung jawab publik, DPRD Kaltim juga membuka ruang pelaporan bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan atau dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program.

“Kami akan terus lakukan evaluasi dan menindaklanjuti setiap laporan. Ini bagian dari tugas kami memastikan setiap anak Kaltim punya kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan,” tutup Sapto.
(DPRDKaltim/Adv/AH)