DPRD Samarinda Kebut Raperda Limbah Domestik, Target Rampung Tahun Ini

Samarinda – DPRD Kota Samarinda mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat sistem sanitasi sekaligus menjaga kualitas lingkungan di tengah pertumbuhan kota yang kian pesat.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda, Kamaruddin, menegaskan bahwa Raperda ini ditargetkan rampung sebelum akhir tahun.

“Target kami jelas, regulasi ini harus disahkan menjadi Perda tahun ini,” ujar Kamaruddin.

Baca Juga:

DPRD Samarinda Dorong Dunia Usaha Lebih Inklusif terhadap Penyandang Disabilitas

Dalam proses penyusunannya, DPRD melibatkan sejumlah perangkat daerah seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub), hingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Kolaborasi lintas sektor ini dinilai penting agar aturan yang dibuat mampu menjawab persoalan teknis maupun substansial terkait pengelolaan limbah.

Salah satu isu krusial yang dibahas adalah kewajiban penggunaan septic tank sesuai standar nasional di area permukiman. Menurut Kamaruddin, banyak warga yang masih menggunakan sistem pembuangan terbuka atau septic tank yang tidak memenuhi standar, sehingga limbah dapat meresap ke tanah dan berpotensi mencemari sumber air.

“Banyak septic tank rumah warga yang bagian bawahnya tidak dicor. Akibatnya, air limbah langsung merembes ke tanah. Jika di sekitar ada sumur, ini sangat berbahaya,” tegasnya.

Baca Juga:

DPRD Samarinda Dukung Pembangunan Sekolah Rakyat Sebagai Solusi Akses Pendidikan bagi Anak Kurang Mampu

Selain itu, masalah pembuangan limbah oleh truk penyedot tinja juga menjadi perhatian. Ia menyoroti praktik ilegal sebagian oknum yang membuang limbah ke sungai atau parit setelah proses penyedotan.

“Praktik seperti ini jelas merusak lingkungan. Kami ingin ada aturan ketat agar tidak ada lagi pembuangan sembarangan,” ujarnya.

Dalam hal pengawasan, Kamaruddin menyebutkan bahwa teknis pengelolaan berada di bawah Dinas PUPR. Namun, ia mendorong DLH agar turut aktif mengawasi pelaksanaannya.

Baca Juga:

Ancaman Kekerasan Digital Mengintai Anak, DPRD Samarinda Ingatkan Peran Keluarga dalam Pengawasan Siber

“DLH juga harus terlibat, karena dampaknya langsung ke lingkungan. Pengawasan yang lemah hanya akan memperburuk kualitas sanitasi kota,” pungkasnya.