Empat Dekade Terabaikan, SMAN 4 Samarinda Jadi Potret Ketimpangan Pendidikan di Pinggiran Kota

Kaltimpedia.com, Samarinda – Di balik deretan pembangunan gedung sekolah megah di pusat Kota Samarinda, sebuah ironi terjadi di wilayah Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir. SMAN 4 Samarinda yang berdiri sejak 43 tahun lalu, hingga kini masih beroperasi dengan kondisi infrastruktur minim dan nyaris tak tersentuh bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur.

Kondisi tersebut menuai sorotan tajam dari Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. Ia menyebut, tidak adanya alokasi anggaran pembangunan bagi SMAN 4 sejak berdiri menunjukkan ketimpangan serius dalam pemerataan fasilitas pendidikan di ibu kota provinsi.

“Ini bukan sekadar soal bangunan sekolah yang kumuh, tapi lebih pada ketidakadilan struktural. Tidak masuk akal jika selama puluhan tahun, sekolah negeri ini tak pernah masuk dalam skema pembiayaan daerah,” kata Darlis.

Darlis menambahkan, lokasi sekolah yang berada di kawasan rawa dan padat penduduk memang menyulitkan proses pembangunan. Namun, menurutnya, kondisi geografis tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan hak pendidikan warga di wilayah tersebut.

“Jangan hanya karena sekolah berada di daerah rawa lalu dikesampingkan. Justru inilah tantangan pemerintah: menghadirkan solusi pembangunan yang adaptif,” tegasnya.

Ia menilai pendekatan perencanaan selama ini terlalu berorientasi pada estetika pembangunan di kawasan pusat kota, tanpa mempertimbangkan kebutuhan mendesak di daerah pinggiran. Padahal, siswa dan guru di SMAN 4 telah menunjukkan komitmen kuat dalam menjalankan proses belajar mengajar di tengah keterbatasan sarana.

“Pemerintah harus melihat ini sebagai panggilan untuk bertindak. Jika kita ingin mencetak SDM berkualitas, maka fasilitas dasar pendidikan tak boleh diabaikan,” ujarnya.

Darlis mendesak Pemprov Kaltim agar segera memasukkan SMAN 4 dalam prioritas pembangunan pada APBD Perubahan 2025. Ia juga menyarankan desain bangunan berbasis panggung sebagai solusi konstruksi yang sesuai dengan kondisi lahan basah di kawasan tersebut.

“Jangan bangun dengan pola standar kota. Bangunan panggung lebih cocok agar tidak jadi sumber masalah saat musim hujan dan banjir,” jelas politisi dari Fraksi PAN itu.

Ia menegaskan, pembangunan pendidikan tak boleh bersifat diskriminatif. Semua sekolah negeri, baik yang berada di pusat kota maupun di wilayah pelosok, memiliki hak yang sama atas dukungan infrastruktur yang memadai.

“Jangan biarkan ada sekolah negeri merasa seperti anak tiri di daerahnya sendiri. Pendidikan harus adil untuk semua,” tutupnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)