Gubernur Harum Tekankan Promosi Masif: “Dokumen IPRO Tidak Akan Berarti Jika Hanya Disimpan di Lemari”

Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas’ud atau Gubernur Harum, menegaskan bahwa Kaltim tidak boleh berhenti pada penyusunan dokumen proyek investasi yang terlihat rapi di atas kertas.

Menurutnya, keberadaan Investment Project Ready to Offer (IPRO) hanya menjadi formalitas jika pemerintah daerah tidak bergerak agresif mempromosikan peluang investasi tersebut.

“Kita sudah punya dokumen lengkap, detail, dan sangat potensial. Tapi itu tidak cukup. Kalau hanya diam, investor tidak akan datang,” tegas Harum di Kantor Gubernur Kaltim, pekan lalu (17/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa IPRO bukan sekadar proposal, melainkan paket komprehensif yang memuat semua aspek penting bagi calon investor: ide proyek, proyeksi pasar, kelengkapan legalitas, hingga perkiraan manfaat dan risiko usaha. Namun, menurutnya, keunggulan tersebut tidak akan bernilai apabila tidak disertai promosi besar-besaran.

“Tujuan kita jelas: menarik investor sebanyak mungkin agar tercipta lapangan kerja baru dan perekonomian lokal ikut bergerak,” ujarnya.

Harum mengungkapkan beberapa proyek investasi yang kini ditawarkan melalui IPRO, antara lain pengembangan tanaman kakao dan sektor pertanian di Mahakam Ulu, hilirisasi industri karet di Kutai Barat, serta hilirisasi sawit menjadi produk kimia dan pangan di Kutai Timur. Semua sektor ini dinilai mampu meningkatkan nilai tambah jika didukung investasi yang tepat.

Menurutnya, IPRO adalah “alat jual” yang wajib diperkenalkan ke berbagai pasar, baik nasional maupun internasional. Sebab itu, ia meminta seluruh perangkat daerah bergerak cepat dan tidak hanya mengandalkan penyusunan dokumen.

“OPD harus jago promosi. Dokumen sudah selesai, sekarang waktunya eksekusi. Promosi masif adalah kunci,” tekannya

Upaya ini disebut mulai membuahkan hasil. Tahun ini, lima negara tercatat sudah menanamkan modal besar ke Kaltim: Singapura US$163,74 juta (475 proyek), Mauritius US$126 juta (4 proyek), Tiongkok US$81,99 juta (151 proyek), Malaysia US$70,36 juta (245 proyek), dan Inggris US$46,43 juta (55 proyek).

Harum menekankan bahwa masuknya investasi tidak boleh hanya menjadi angka, tetapi harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Investasi sebesar apa pun tidak berarti jika rakyat tidak merasakan manfaatnya,” pungkasnya.(ct/ADV/Diskominfo)