Gubernur Rudy Mas’ud: Rotasi Jabatan Januari 2026 Prioritaskan Pejabat Berintegritas Bersih

Samarinda – Isu rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memasuki babak baru dengan adanya peringatan tegas dari Gubernur H. Rudy Mas’ud.

Gubernur menekankan bahwa rotasi yang direncanakan pada awal Januari 2026 ini bukanlah sekadar agenda rutin birokrasi, melainkan sebuah filter ketat untuk memastikan hanya pejabat yang berintegritas dan siap bekerja cepat yang akan menempati posisi strategis.

Penekanan pada rekam jejak yang bersih dan kapasitas memadai menjadi inti dari penataan ulang struktur pemerintahan Kaltim.

​Dalam arahannya, Gubernur Rudy Mas’ud menjelaskan bahwa rotasi dilakukan untuk menciptakan struktur pemerintahan yang semakin efektif dan mampu menghasilkan kinerja yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Oleh karena itu, pejabat yang akan dipromosikan atau dipindahkan wajib memiliki rekam jejak yang bersih, kapasitas memadai, serta kapabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

​“Rotasi bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan upaya untuk memastikan roda pemerintahan berjalan lebih efektif dan berkinerja tinggi,” tegasnya (3/12/2025).

Gubernur Rudy Mas’ud juga mengingatkan para pejabat untuk menyiapkan diri sejak sekarang, terutama dalam menunjukkan performa dan integritas.

Dirinya menilai bahwa penataan birokrasi tidak boleh mengabaikan aspek moral dan etika, karena pejabat publik memegang tanggung jawab besar terhadap pelayanan masyarakat.

​Rudy Mas’ud menggarisbawahi bahwa dasar utama dalam penyusunan formasi birokrasi yang lebih solid adalah integritas.

“Yang dipilih nanti harus terbukti punya integritas, kapasitas, kapabilitas, serta rekam jejak yang bersih. Itu dasar kita dalam menyusun formasi yang lebih solid,” jelasnya.

​Meskipun rencana rotasi sudah bergulir di publik, Gubernur Rudy Mas’ud meminta ASN tetap sabar menunggu waktu pelaksanaannya.

Saat ini, Pemprov Kaltim tengah fokus menyelesaikan agenda krusial akhir tahun, yaitu penyusunan anggaran 2026 dan pertanggungjawaban laporan keuangan.

“Sabar ya. Kita lagi menyusun anggaran untuk tahun 2026, dan yang paling penting adalah pertanggungjawaban laporan keuangan. Setelah itu baru kita laksanakan rotasi,” ungkap Rudy.

​Gubernur menambahkan bahwa rotasi harus dilakukan secara hati-hati dan menyeluruh agar tidak memicu persoalan internal yang dapat mengganggu stabilitas organisasi.

Setiap tahapan akan dirampungkan sesuai regulasi agar pejabat yang dilantik bisa langsung bekerja tanpa kendala.

“Kita selesaikan dulu agenda akhir tahun ini. Setelah itu, baru kita mulai dengan yang baru. Selambat-lambatnya Januari,” ujarnya.

​Rudy berharap rotasi awal 2026 dapat menghadirkan pejabat-pejabat yang membawa semangat baru, komitmen tinggi, dan kemampuan teknis yang lebih kuat.

“Kita inginkan dan harapkan birokrasi Kaltim semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik,” pungkasnya.

Diakhir, Gubernur berharap formasi baru di awal tahun 2026 ini akan menghadirkan sinergi birokrasi yang solid dan mampu mengakselerasi seluruh program pembangunan daerah ke depan.(ct/ADV/Diskominfo)