Ironi Negeri Energi: Warga Kutai Timur Masih Hidup Tanpa Listrik dan Jalan Layak

Kaltimpedia.com, SAMARINDA – Di tengah gencarnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai simbol masa depan Indonesia, sejumlah desa di Kutai Timur justru masih bergelut dengan persoalan mendasar: gelapnya malam tanpa listrik, jalan rusak parah, dan minimnya akses air bersih.

Wilayah Sangkulirang Seberang, yang meliputi desa Mandu Dalam, Mandu Pantai Lestari, Saka, dan Kesandaran, hingga kini belum merasakan sentuhan infrastruktur dasar. Kondisi tersebut mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan.

“Kaltim ini penyuplai energi nasional, tapi ironi sekali saat kita tahu masih ada warganya yang tak menikmati listrik. Ini bukan sekadar keterlambatan pembangunan, ini ketidakadilan,” tegasnya.

Ia menyebut ketimpangan ini sebagai hasil dari janji-janji politik yang tak kunjung ditepati. Menurutnya, sejak masa kampanye gubernur hingga legislator pusat, komitmen untuk membangun akses dasar di wilayah tersebut sudah sering disampaikan. Namun kenyataan di lapangan tak pernah berubah signifikan.

“Jalan masih rusak parah, dan malam hari gelap gulita karena belum ada jaringan listrik yang stabil. Ini jelas membuat masyarakat merasa dilupakan,” lanjutnya.

Padahal, lokasi desa-desa tersebut tidak tergolong terpencil. Berada di wilayah pesisir dan dekat dengan aktivitas industri, akses logistik seharusnya bukan menjadi kendala utama. Justru, menurut Agusriansyah, yang kurang adalah keberpihakan dan keberanian untuk memperjuangkan anggaran pembangunan dari pusat.

“Secara geografis, daerah ini strategis. Tapi kebijakan belum berpihak. Ini bukan semata soal fasilitas, ini soal pengakuan atas hak warga negara,” katanya.

Ia mengapresiasi survei awal yang dilakukan oleh Pemkab Kutim bersama PLN, namun menekankan pentingnya tindak lanjut konkret dari Pemerintah Provinsi dan sinergi dengan Kementerian ESDM.

“Saya sudah koordinasi dengan Bagian SDA di Kutim, surveinya memang sudah jalan. Tapi kalau Pemprov Kaltim tidak aktif mendorong ke pusat, semua ini hanya akan berhenti di meja rapat,” ujarnya.

Sebagai legislator, Agusriansyah menegaskan akan terus mengawal persoalan ini. Ia berharap pembangunan di Kalimantan Timur tidak hanya berpusat di kawasan IKN dan kota-kota besar, melainkan juga menyentuh desa-desa yang selama ini tertinggal.

“Pembangunan harus menjangkau semua. Jangan biarkan warga di pinggiran jadi korban dari narasi besar pembangunan yang hanya fokus ke pusat. Pemerataan itu bukan pilihan, tapi kewajiban,” tutupnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)