Kaltim Prioritaskan Kualitas: Nilai Bantuan RTLH Naik Drastis, Unit Diperkirakan Berkurang

Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Dinas PUPR-Pera mencatat capaian signifikan dalam program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di tahun anggaran 2025.

Program yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat ini dilaporkan telah mencapai realisasi yang sangat memuaskan di seluruh wilayah kabupaten/kota di Benua Etam.

​Kepala Dinas PUPR-Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitrah Firnanda, mengumumkan bahwa realisasi fisik dan anggaran Program RTLH tahun 2025 hampir mencapai target sempurna.

Dirinya memastikan bahwa program perbaikan rumah ini tersebar merata di seluruh wilayah Kaltim.

​“Realisasi tahun ini hampir 100%. Iya, tersebar,” ujar Fitrah sapaan akrabnya (3/12/2025).

Dirinya menegaskan keberhasilan penyaluran bantuan tepat sasaran kepada masyarakat.

​Untuk tahun anggaran 2025, Pemprov Kaltim telah mengalokasikan dana yang substansial untuk program RTLH. Total anggaran yang dikucurkan untuk 1.000 unit rumah mencapai sekitar Rp25 miliar.

Dengan target tersebut, besaran bantuan yang diterima oleh setiap unit rumah RTLH pada tahun 2025 adalah Rp25 juta. Angka ini menunjukkan komitmen Pemprov dalam investasi pada sektor perumahan rakyat.

​Namun, yang menjadi sorotan utama adalah rencana ambisius Pemprov Kaltim untuk meningkatkan kualitas dan nilai bantuan di tahun anggaran 2026.Fitrah Firnanda, mengungkapkan PUPR-Pera Kaltim mengonfirmasi bahwa nilai bantuan per unit RTLH akan dinaikkan secara signifikan.

​“Tapi nanti 2026 kita naikkan jadi Rp35 juta. Per unit,” ungkap Fitrah Firnanda. Kenaikan sebesar Rp10 juta per unit rumah ini diharapkan dapat memberikan dampak perbaikan yang lebih maksimal dan komprehensif bagi rumah tangga penerima manfaat.

​Sayangnya, peningkatan nilai bantuan per unit ini dibarengi dengan tantangan pada sisi volume atau jumlah unit rumah yang dapat direhabilitasi di tahun 2026.

Fitrah Firnanda menjelaskan bahwa rencana awal penambahan unit terpaksa terhambat oleh kebijakan pemotongan anggaran.

​Ia menyebut bahwa rencana awal alokasi unit untuk tahun 2026 adalah 500 rumah. “Tadinya rencananya 500 (unit), Tidak tahu nanti setelah pemotongan ini nanti jadi berapa. Saya belum bisa jawab,” katanya.

Dia memastikan bahwa penyesuaian anggaran ini berdampak langsung pada jumlah rumah yang dapat diperbaiki.
​“Berarti volumenya yang kita kurangi Kurangi volumenya di 2026 ini,” tutup Kepala Dinas PUPR-Pera Kaltim, mengindikasikan bahwa meskipun kualitas bantuan per unit meningkat, jumlah rumah yang terjangkau oleh program mungkin akan berkurang akibat efisiensi anggaran daerah

Pihaknya akan terus mengupayakan penetapan volume definitif agar program perbaikan rumah untuk rakyat ini dapat berlanjut secepatnya di tahun anggaran mendatang.(ct/ADV/Diskominfo)