Kapasitas Sekolah Negeri Terbatas, Sarkowi Soroti Ketimpangan Akses Pendidikan di Kukar

Kaltimpedia.com, Samarinda – Persoalan akses pendidikan kembali menjadi sorotan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang tak sebanding dengan lonjakan jumlah pendaftar setiap tahun.

“Sekolah negeri masih menjadi andalan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Tapi ketika kapasitasnya terbatas, yang dikorbankan adalah masa depan anak-anak,” ujar Sarkowi.

Ia menilai persoalan ini tidak sekadar soal fasilitas fisik, melainkan menyangkut keadilan dalam layanan pendidikan. Dengan wilayah Kukar yang luas dan terdiri dari banyak desa terpencil, perencanaan pembangunan sekolah menurutnya harus mempertimbangkan aspek geografis secara menyeluruh.

“Distribusi sekolah tidak boleh hanya berpaku pada jumlah siswa. Lokasi juga harus diperhitungkan. Daerah seperti Loa Tebu, misalnya, sangat strategis karena bisa menjangkau beberapa desa sekaligus,” katanya.

Namun, Sarkowi mengakui bahwa kendala terbesar dalam membangun sekolah baru terletak pada urusan lahan. Ia menyarankan pemerintah daerah melakukan pendekatan kolaboratif, baik antarinstansi maupun dengan masyarakat, untuk menyelesaikan masalah ini.

“Persoalan lahan kerap jadi penghambat. Kalau memungkinkan, masyarakat bisa diajak berkontribusi lewat skema hibah. Ini soal kepentingan bersama,” tambahnya.

Keterbatasan kapasitas ini, menurutnya, berdampak besar. Tidak sedikit siswa yang terpaksa menunda sekolah atau bahkan putus sekolah karena tidak mendapat tempat di sekolah negeri, sementara biaya sekolah swasta kerap tak terjangkau.

“Setiap anak punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Jangan sampai lokasi tempat tinggal menjadi penghalang mereka untuk belajar,” tegas politisi Partai Golkar itu.

Untuk itu, Sarkowi mendorong Pemkab Kukar dan Pemprov Kaltim menyusun peta kebutuhan pendidikan berbasis wilayah sebagai dasar perencanaan pembangunan sekolah baru. Peta ini, menurutnya, akan membantu mengidentifikasi daerah-daerah prioritas berdasarkan jarak, jumlah penduduk usia sekolah, dan potensi pertumbuhan wilayah.

“Kalau kita serius ingin menjamin pendidikan untuk semua, maka sistem kita harus responsif terhadap kondisi nyata di lapangan. Tidak boleh ada lagi anak yang tertinggal hanya karena sistem tidak siap,” pungkasnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)