Kemenhaj Gandeng BNI, Kelola Dana Haji Agar Berdampak Nyata Bagi Ekonomi Nasional

JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU) resmi menjalin sinergi strategis dengan Bank Negara Indonesia (BNI). Kolaborasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan dana operasional haji yang mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp18 triliun per tahun.

Langkah ini diambil untuk memastikan perputaran dana haji yang besar tidak hanya terserap untuk layanan di luar negeri, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan devisa dan ketahanan ekonomi nasional.

Direktur Jenderal PE2HU, Jaenal Effendi, mengungkapkan bahwa sekitar 80 persen dari kebutuhan dana operasional haji digunakan dalam mata uang asing. Menurutnya, besarnya angka tersebut harus dikelola secara terintegrasi agar memberikan dampak nyata bagi perekonomian Indonesia.

“Dana operasional haji memiliki daya ungkit besar. Pengelolaannya harus mampu memperkuat devisa, mendukung UMKM, dan menciptakan multiplier effect yang terukur,” ujar Jaenal dalam pertemuan di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Salah satu potensi devisa yang disorot adalah pemberian living cost jemaah sebesar 750 riyal per orang, ditambah dana pribadi jemaah. Jika dikelola melalui sistem kolektif dengan kurs yang kompetitif, peredaran dana tersebut dinilai akan menjadi kekuatan devisa yang signifikan bagi negara.

Merespons hal tersebut, BNI menyatakan kesiapannya untuk mendukung ekosistem haji dari hulu ke hilir. Dukungan tersebut mencakup penyediaan valuta asing, skema bridging financing untuk operasional travel, hingga penguatan sistem keuangan berbasis koperasi atau asosiasi bagi para penyelenggara haji dan umrah.

Selain sektor keuangan, kolaborasi ini juga menyasar sektor riil, yakni ekspor produk dalam negeri. Kemenag dan BNI berencana mendorong masuknya bumbu, beras, dan makanan siap saji asal Indonesia ke dapur katering haji di Arab Saudi. Untuk memitigasi risiko transaksi internasional, akan digunakan mekanisme penjaminan bank (bank guarantee).

Sinergi ini juga menyentuh aspek infrastruktur dalam negeri. BNI berkomitmen mendukung peningkatan kualitas asrama haji di beberapa daerah melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).

Fokus peningkatan fasilitas ini terutama menyasar daerah dengan penambahan kuota jamaah, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Makassar.

Sebagai tindak lanjut pertemuan ini, kedua belah pihak akan segera menyusun draf Nota Kesepahaman (MoU) dan melakukan pembahasan teknis secara mendalam.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar transformasi tata kelola haji. Ke depan, penyelenggaraan haji diharapkan tidak hanya berorientasi pada pelayanan ibadah semata, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun kemandirian dan kekuatan ekonomi umat secara nasional.(rls/mn)