Ketua Komisi III DPRD Kaltim Dukung Penuh Pengadaan PJU dan Rambu Lalin, Prioritaskan Kepentingan Masyarakat

Kaltimpedia.com, SAMARINDA — Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Abdulloh, menegaskan dukungan penuhnya terhadap program Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim, khususnya terkait pengadaan penerangan jalan umum (PJU) dan rambu lalu lintas.

Ia meminta agar program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat tidak menjadi korban pemangkasan anggaran akibat refocusing.

Menurut Abdulloh, efisiensi anggaran memang tidak bisa dihindari, namun bukan berarti kebutuhan dasar publik harus dikorbankan. Ia menyarankan agar OPD lebih bijak dalam menyusun prioritas belanja.

“Refocusing anggaran jangan sampai menyentuh program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Kalau perlu, kurangi saja perjalanan dinas atau kegiatan seremonial,” tegasnya saat ditemui usai rapat pembahasan Rencana Kerja (Renja) Dishub Kaltim, Senin (5/5/2025).

Abdulloh juga menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk Dishub dalam tahun anggaran 2025–2026. Ia menilai kondisi ini menyulitkan realisasi aspirasi warga yang disampaikan melalui reses anggota dewan.

“Anggarannya terlalu kecil, padahal banyak sekali aspirasi masyarakat soal penerangan jalan dan keselamatan lalu lintas yang harus segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Meski begitu, Abdulloh mengapresiasi kinerja Dishub yang dinilainya sudah cukup maksimal dalam menjalankan tugas di tengah keterbatasan anggaran. Ia menekankan bahwa Komisi III akan terus mengawal dan memperjuangkan tambahan anggaran bagi sektor transportasi, terutama untuk daerah-daerah pedalaman.

“Kami tahu Dishub sudah berusaha keras. Tapi tanpa dukungan anggaran memadai, mustahil bisa memenuhi kebutuhan infrastruktur transportasi, terutama di jalur provinsi di wilayah terpencil,” ungkapnya.

Abdulloh menambahkan bahwa persoalan infrastruktur dasar di Kaltim masih sangat kompleks. Bahkan alokasi dana sebesar Rp3 triliun dari Dinas ESDM untuk elektrifikasi pedesaan masih dianggap belum mencukupi.

“Kita masih punya banyak PR, terutama untuk wilayah tertinggal yang belum merasakan akses infrastruktur secara layak,” pungkasnya.
(DPRDKaltim/Adv)