Ketua Komisi III DPRD Kaltim Kritik Hambatan Penyaluran Hibah dan Bansos

Kaltimpedia.com, Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Abdulloh, mengkritik hambatan teknis dan kebijakan yang memperlambat penyaluran hibah serta bantuan sosial (bansos) di daerah. Ia menilai keterlambatan tersebut berdampak langsung pada keberlangsungan fasilitas keagamaan, khususnya masjid dan musholla.

Menurut Abdulloh, agenda reses DPRD yang seharusnya menjadi wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat justru sering dibatasi ruang lingkupnya. Padahal, kata politisi Golkar itu, reses mestinya mampu menjaring seluruh kebutuhan warga untuk diperjuangkan dalam pokok-pokok pikiran dewan.

“Reses itu harus terbuka bagi semua aspirasi. Faktanya, ada pembatasan yang mengurangi ruang partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Abdulloh menegaskan, mekanisme hibah dan bansos adalah instrumen penting untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Ia menolak pandangan bahwa seluruh aspirasi bisa diakomodasi lewat belanja langsung pemerintah.

Lebih lanjut, ia mengkritisi kebijakan Bappeda Kaltim yang mengikuti arahan gubernur untuk menghapus anggaran hibah dan bansos. Menurutnya, alasan teknis seperti keterbatasan waktu atau belum terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) tidak semestinya menjadi penghalang.

“Kalau ada kemauan politik yang sungguh-sungguh, semua perangkat birokrasi bisa menyesuaikan. Aspirasi warga tidak boleh dikorbankan hanya karena alasan teknis,” tegasnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)