Kaltimpedia
Beranda Kutai Kartanegara khawatir Jadi Beban Daerah Wabup Kukar Sidak Langsung Pekerjaan Dipesisir Kutai Kartanegara

khawatir Jadi Beban Daerah Wabup Kukar Sidak Langsung Pekerjaan Dipesisir Kutai Kartanegara

Wakil Bupati Kutai Kartanegara Rendi Solihin Saat Meninjau Jalan di Kecamatan Muara Jawa (Dok. Febri/kaltimpedia)

TENGGARONG – Wakil Bupati (Wabup) Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin meninjau beberapa proyek infrastruktur jalan dan bangunan yang ada di Kecamatan Muara Jawa dan Kecamatan Sangasanga, pada Rabu (13/10).

Saat itu dia didampingi Inspektur Heriansyah, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar Slamet Hadi Raharjo, Camat Muara Jawa Safruddin, juga Camat Sangasanga.

Rendi menyebut, kunjungan ini dalam rangka melakukan fungsi pengawasan terhadap beberapa bangunan fisik yang ada di Kukar. Khususnya yang didanai lewat Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Proyek infrastruktur yang ditinjau di antaranya adalah Jalan Astina di Kelurahan Pendingin, juga bangunan SMPN 1 dan SMPN 2 Sangasanga. Kemudian mengunjungi proyek di kelurahan Teluk Dalam dan Muara Kembang, Kecamatan Muara Jawa.

Diantara proyek-proyek tersebut, menurut Rendi, progresnya masih banyak yang minus hingga 27 persen. Ini hal yang seharusnya tidak terjadi.

Pihaknya pun telah berkomunikasi dengan konsultan, pengawas, juga rekan penyedia jasanya, bahwa mereka menyanggupi untuk menyelesaikannya tepat waktu. Dia menginginkan agar sejak tahun 2021 ini hingga seterusnya tidak ada proyek yang mangkrak.

“Karena sangat tidak baik bagi pembangunan yang ada di Kukar,” jelasnya.

Masyarakat, sebut Rendi, sudah menanti-nanti akan realisasi janji kampanye khususnya terkait kebutuhan dasar. Termasuk di dalamnya soal pendidikan dan kesehatan, ditegaskannya hal itu menjadi kewajiban penuh pasangan Edi Damansyah dan Rendi Solihin serta inspektur untuk memastikan semua progres berjalan dengan baik dan tepat waktu.

Dia tidak menghendaki hal tersebut sampai menjadi beban daerah karena mangkraknya suatu proyek akan mengganggu keuangan APBD Kukar. Dari proyek-proyek tadi, semuanya merupakan prioritas utama dan sangat penting bagi masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sehingga masyarakat Kukar lebih sejahtera dan bahagia.

Rendi menyebut, Pemkab Kukar akan memberikan sanksi berupa blacklist (daftar hitam) kepada kontraktor, penyedia proyek yang tidak menepati waktu yang sudah ditentukan. Ia juga meminta partisipasi seluruh masyarakat untuk ikut mengontrol dan melaporkan apabila ada proyek yang mangkrak, dan jalan – jalan rusak, tegas Haji Rendi Solihin .

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan