Komisi IV DPRD Kaltim Kawal Ketat Program GratisPol, Tekankan Pemerataan dan Efektivitas Anggaran

Kaltimpedia.com, Samarinda – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menyatakan dukungan kuat terhadap pelaksanaan program unggulan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, yakni GratisPol (Gratis Total Pendidikan). Namun, komisi ini juga menyoroti sejumlah tantangan yang harus segera diatasi agar program tersebut berjalan optimal dan tepat sasaran.

Dalam rapat intensif bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Komisi IV membahas sejumlah isu krusial mulai dari penyesuaian anggaran multiyears 2025–2026, masalah klasik dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), hingga rencana pembangunan sekolah baru di beberapa wilayah.

Ketua Komisi IV, Baba, menekankan bahwa harmonisasi kebijakan dan keuangan antartahun sangat penting untuk menjamin kelancaran implementasi program GratisPol.

“Dukungan penuh pasti kami berikan. Tapi kami minta sinkronisasi anggaran dijaga, jangan sampai program terganggu hanya karena koordinasi yang tidak tuntas,” tegas Baba.

Salah satu sorotan utama adalah persoalan daya tampung sekolah negeri yang kembali menjadi isu tahunan saat PPDB. Berdasarkan data, hanya sekitar 51 persen siswa di Balikpapan yang tertampung di sekolah negeri, memicu kekhawatiran soal ketimpangan akses pendidikan.

“Kami mendorong keterlibatan sekolah swasta agar bisa jadi solusi jangka pendek. Ini perlu komunikasi lintas sektor, termasuk dengan Pak Gubernur,” ujarnya.

Kondisi di Samarinda disebut relatif lebih baik, namun tetap diwarnai persoalan klasik: ketimpangan pilihan sekolah. Banyak siswa memadati sekolah favorit, sementara sekolah lain kurang diminati.

“Distribusi siswa masih timpang. Ini jadi PR besar agar kualitas pendidikan tidak terpusat hanya di beberapa titik,” tambah Baba.

Menanggapi kebutuhan infrastruktur, Pemkot Balikpapan telah mengusulkan pembangunan dua SMA dan dua SMK baru. Salah satu fokus utama adalah pembangunan sekolah negeri di Balikpapan Tengah, yang hingga kini belum memiliki fasilitas pendidikan menengah negeri.

Tak hanya menyasar pendidikan formal, program GratisPol juga diperluas ke pondok pesantren. Meski berada di bawah naungan Kementerian Agama, bantuan tetap diberikan jika santri berasal dari Kaltim. Mulai tahun ajaran 2025, bantuan akan berupa seragam, sepatu, dan tas untuk siswa baru SMA/SMK.

“Untuk sektor pendidikan, kita sudah siapkan dana Rp750 miliar. Termasuk BOSDA dan bantuan seragam. Untuk pendidikan tinggi, tersedia lebih dari Rp300 miliar yang dikelola Biro Kesra,” terang Baba.

Komisi IV memastikan akan terus mengawasi pelaksanaan GratisPol, dengan harapan program ini benar-benar meningkatkan akses dan kualitas pendidikan secara merata di seluruh Kalimantan Timur.
(DPRDKaltim/Adv/AH)