Krisis Solar di Kaltim Kian Parah, DPRD Minta Pemerintah Evaluasi Distribusi BBM

Kaltimpedia.com, SAMARINDA — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar kembali mencuat sebagai persoalan serius di Kalimantan Timur. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin, menyampaikan keprihatinannya atas antrean panjang kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat dan pelaku usaha.

“Antrean bisa sampai dua hingga tiga hari. Ini sudah sangat mengganggu, terutama bagi sektor usaha yang bergantung pada pasokan solar,” ujarnya.

Ia menyoroti fakta ironis bahwa Kaltim, yang dikenal sebagai salah satu lumbung energi nasional, justru mengalami kesulitan dalam mengakses bahan bakar. Jahidin bahkan menyebut kondisi ini sebagai bentuk nyata dari pepatah “ayam mati di lumbung padi”.

“Lucu tapi menyedihkan. Kita daerah penghasil energi, tapi malah kesulitan dapat solar. Di Jawa tidak ada antrean seperti ini,” tegasnya.

Krisis solar ini berdampak luas, terutama pada sektor logistik dan transportasi. Menurut Jahidin, keterlambatan distribusi barang serta meningkatnya biaya operasional mulai dirasakan para pelaku usaha. Beberapa di antaranya bahkan mempertimbangkan pengurangan kegiatan karena tidak ada kepastian suplai BBM.

“Kalau begini terus, usaha lokal kita bisa kalah saing. Daya produktivitas turun, biaya naik, dan itu menekan keberlangsungan usaha kecil maupun besar,” jelasnya.

DPRD Kaltim mendesak pemerintah pusat agar segera mengevaluasi sistem distribusi BBM nasional. Jahidin menekankan pentingnya penyesuaian kuota BBM berdasarkan kebutuhan aktual di daerah penghasil, bukan berdasarkan skema distribusi yang seragam secara nasional.

“Kami minta ada perlakuan khusus untuk daerah penghasil energi. Sudah saatnya distribusi BBM dibuat lebih adil dan proporsional,” tutupnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)