Lampu Jalan Masih Minim, Sugiyono Soroti Ketimpangan Pembangunan di Samarinda

Kaltimpedia.com, Samarinda – Ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur di Samarinda kembali menjadi sorotan. Minimnya Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di sejumlah kawasan, terutama wilayah pinggiran, dianggap sebagai cerminan ketidakadilan pembangunan yang masih terjadi hingga kini.

Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Sugiyono, menegaskan bahwa keberadaan penerangan jalan tidak bisa dianggap sepele. Menurutnya, lampu jalan adalah kebutuhan dasar warga, bukan sekadar pelengkap estetika kota.

“Penerangan jalan adalah bagian dari hak warga untuk merasa aman. Bukan hanya soal teknis, tapi soal perlindungan dan keadilan,” tegas Sugiyono saat ditemui belum lama ini.

Ia mencontohkan sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan DI Panjaitan dan Jalan Pangeran Antasari yang hingga kini masih gelap gulita di malam hari. Padahal, kedua jalur tersebut termasuk kawasan strategis yang ramai dilalui kendaraan setiap harinya.

Kondisi ini, lanjutnya, sangat rawan menimbulkan kecelakaan dan membuka peluang terjadinya tindakan kriminal. Kurangnya visibilitas membuat pengguna jalan rentan menjadi korban.

“Banyak warga sudah mengeluhkan. Gelapnya jalan bukan hanya soal kenyamanan, tapi soal keselamatan jiwa. Ini mestinya jadi perhatian serius pemerintah,” ujar mantan Ketua DPRD Samarinda tersebut.

Sugiyono juga menyoroti bahwa pembangunan yang tidak merata justru memperlebar jurang ketimpangan sosial. Warga di pinggiran kota, kata dia, sering kali terabaikan dalam program pembangunan meskipun memiliki hak yang sama dengan warga pusat kota.

“Pekerja malam, perempuan, anak-anak—mereka adalah kelompok rentan yang setiap hari melintasi jalanan gelap. Kita tidak bisa terus abai terhadap kebutuhan mereka,” tambahnya.

Ia mendesak agar Pemerintah Kota Samarinda bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur segera mengambil langkah nyata untuk mempercepat pemerataan pembangunan, termasuk dalam penyediaan infrastruktur dasar seperti LPJU, perbaikan jalan rusak, dan sistem drainase.

“Kalau memang ingin membangun kota yang ramah bagi semua, maka keadilan infrastruktur harus dijadikan prioritas. Rasa aman warga tidak boleh ditawar,” pungkas politisi PDI Perjuangan itu.
(DPRDKaltim/Adv/AH)