Masyarakat Mahakam Ulu Desak Percepatan Pembangunan, DPRD Kaltim Janji Tak Tinggal Diam

Kaltimpedia.com, Samarinda – Aspirasi dari wilayah terluar Kalimantan Timur menggema di Gedung DPRD Kaltim, Rabu (28/5/2025). Puluhan massa dari Kalekale Kalimantan Timur (KKT) dan Forum Masyarakat Peduli Mahakam Ulu (Formas PM) menggelar aksi damai, menuntut perhatian serius terhadap ketimpangan pembangunan yang masih dirasakan masyarakat Mahakam Ulu.

Aksi ini langsung disambut oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (Hamas), yang menerima perwakilan massa dan mendengarkan lima poin utama yang menjadi tuntutan. Semuanya berpangkal pada satu masalah besar: keterisolasian wilayah Mahakam Ulu dari pusat pembangunan.

“Kami datang bukan untuk mencari perhatian, tapi untuk menuntut keadilan. Mahakam Ulu adalah bagian dari Kaltim dan berhak atas pembangunan yang merata,” ujar salah satu perwakilan demonstran.

Massa aksi menyuarakan lima tuntutan utama yang mencerminkan kebutuhan mendesak Mahakam Ulu. Mereka meminta DPRD Kaltim untuk memperkuat pengawasan dan alokasi anggaran infrastruktur, mempercepat pembangunan jalan darat menuju seluruh kecamatan, menjamin transparansi proyek dengan melibatkan masyarakat, mendirikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai simbol kedaulatan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kaltim, Hamas, menyatakan komitmen lembaganya untuk mendorong percepatan pembangunan di Mahakam Ulu.

“Tidak ada daerah yang boleh tertinggal, apalagi Mahakam Ulu yang strategis dan berbatasan langsung dengan negara tetangga. Kami akan jadikan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik dan layanan kesehatan sebagai prioritas,” tegasnya.

Hamas juga menambahkan bahwa program unggulan Pemprov Kaltim, seperti Gaspol (Gerakan Pembangunan Wilayah), harus menyentuh semua daerah, termasuk Mahakam Ulu.

Senada dengan itu, anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin, menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi anggaran provinsi.

“Anggaran kita triliunan. Mahakam Ulu akan kami dorong agar mendapatkan porsi yang layak. Kabupaten termuda bukan berarti harus dipinggirkan,” ujarnya.

Di akhir pertemuan, Hamas memastikan bahwa semua tuntutan yang disampaikan tidak akan berhenti di meja audiensi semata.

“Kami akan kawal aspirasi ini dalam pembahasan APBD Perubahan 2026. Isu isolasi, krisis listrik dan air bersih, hingga bencana banjir harus segera ditangani. Ini komitmen kami,” tutupnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)