Minim Koordinasi, DPRD Soroti Penanganan Banjir Samarinda yang Belum Maksimal

Samarinda – Rentetan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Samarinda dalam beberapa pekan terakhir menjadi perhatian serius DPRD setempat. Kondisi ini dinilai memperlihatkan lemahnya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merespons situasi darurat.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Ardiansyah, menilai bahwa penanganan bencana seharusnya dimulai dari tingkat kelurahan. Ia menyebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai pihak yang harus berada di barisan paling depan saat bencana terjadi.

“Penanganan bencana harus dibangun dari bawah. BPBD harus sigap di lapangan, lalu Dinas PUPR bisa masuk membantu dengan alat beratnya. Tapi ini hanya efektif jika semua duduk bersama dan saling mendukung,” ungkap Ardiansyah.

Ia menyoroti bahwa BPBD dan Dinas PUPR perlu menyelaraskan kerja mereka, terutama dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Menurutnya, selama masing-masing OPD bekerja sendiri-sendiri, penanganan tidak akan menyentuh akar persoalan.

“Kalau OPD masih jalan sendiri-sendiri, hasilnya pasti tidak maksimal,” tambahnya.

Ardiansyah juga menekankan pentingnya pelibatan OPD lain seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), yang berperan penting dalam pengelolaan lingkungan dan penanganan sampah. Ia menyebut PUPR sebagai elemen kunci pembangunan yang harus berhati-hati dalam mengatur tata ruang.

“PUPR itu tulang punggung pembangunan. Kesalahan dalam perencanaan ruang bisa berdampak besar bagi kota,” ujarnya.

Lebih jauh, ia mendorong agar pemerintah daerah menggandeng akademisi dan pakar lingkungan guna merancang solusi jangka panjang. Ia percaya bahwa pendekatan ilmiah akan memperkuat upaya pengendalian banjir.

“Selama pembangunan tidak sinkron dengan alam, banjir akan terus menghantui. Air akan selalu mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Pohon menyerap air lewat akarnya, itu sudah hukum alam,” pungkasnya. (adv)