Minim SMA dan SMK di Balikpapan, DPRD Kaltim Dorong Bantuan Keuangan untuk Bangun Sekolah Baru

Kaltimpedia.com, Samarinda – Keterbatasan jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Balikpapan menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Timur. Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menegaskan komitmen legislatif untuk mendorong pengucuran bantuan keuangan dari Pemprov Kaltim guna mempercepat pembangunan unit sekolah baru di tingkat menengah atas.

Menurut Nurhadi, ketimpangan jumlah satuan pendidikan antarjenjang telah menimbulkan masalah baru setiap tahun, terutama saat proses penerimaan siswa baru. Sementara Sekolah Menengah Pertama (SMP) dinilai sudah cukup banyak, justru jumlah SMA dan SMK sangat terbatas.

“Jumlah SMP di Balikpapan sekarang sudah mencapai 28 sekolah. Tapi ketika anak-anak lulus dan ingin melanjutkan ke SMA atau SMK, pilihan mereka sangat terbatas karena memang unit sekolahnya masih sangat sedikit,” jelasnya.

Ia menilai kondisi ini dapat memicu ketimpangan akses pendidikan dan mendorong persaingan tidak sehat antarcalon siswa karena daya tampung yang rendah. Oleh sebab itu, pembangunan SMA dan SMK menjadi kebutuhan mendesak.

Sebagai bentuk keseriusan, Komisi II DPRD Kaltim berencana mengundang Pemerintah Kota Balikpapan untuk berkoordinasi terkait penyediaan lahan. Nurhadi berharap pemkot bisa menyediakan aset tanah yang dibutuhkan, sehingga pembangunan fisik dapat segera dilakukan melalui pendanaan dari provinsi.

“Kami siap mengawal bantuan keuangan dari provinsi. Tapi pemkot juga harus berperan, minimal dengan menyiapkan lahan. Itu bentuk komitmen bersama untuk masa depan pendidikan Balikpapan,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan agar solusi bisa diwujudkan secara cepat dan tepat sasaran. Terlebih Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota
Nusantara (IKN), dituntut untuk memiliki infrastruktur pendidikan yang memadai.

“Kami tidak ingin ada anak-anak yang gagal melanjutkan sekolah hanya karena tidak tersedia tempat. Ini bukan soal fasilitas semata, tapi soal masa depan generasi,” tutup Nurhadi.
(DPRDKaltim/Adv/AH)