Minimnya Data Terintegrasi Jadi Sorotan Pansus RPJMD Kaltim dalam Rapat Pembahasan di Balikpapan

Kaltimpedia.com, Balikpapan – Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Kalimantan Timur menggelar rapat bersama sejumlah instansi strategis seperti Bapenda, BPKAD, serta Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Kaltim, Kamis (19/6/2025). Pertemuan yang berlangsung di Hotel Jatra Balikpapan ini difokuskan pada penyusunan arah pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan.

Ketua Pansus RPJMD, Syarifatul Syadiah, mengapresiasi jalannya diskusi yang dinilai produktif dan sarat masukan. Ia menyebut berbagai pandangan yang disampaikan dalam rapat turut memperkaya substansi dokumen RPJMD.
“Diskusi tadi cukup dinamis. Banyak usulan yang memperkuat isi rancangan RPJMD agar lebih sesuai kebutuhan daerah,” ungkapnya.

Namun, di tengah pembahasan, Pansus menyoroti dua persoalan mendasar yang dinilai menjadi hambatan serius dalam perencanaan: belum tersusunnya grand desain pembangunan daerah dan lemahnya integrasi data lintas sektor. Menurut Syarifatul, ketiadaan data yang valid dan menyeluruh akan menghambat penetapan prioritas pembangunan secara tepat.
“Tanpa data yang akurat dan terukur, target pembangunan menuju 2030 sangat berisiko meleset,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, Pansus dijadwalkan akan menggelar rapat lanjutan bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, PUPR, dan Dinas Pertanian. Rapat ini bertujuan untuk menyinergikan program lintas sektor, terutama terkait pemenuhan layanan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan.
“Nantinya, seluruh masukan dari OPD akan dikonsolidasikan bersama Balitbang dan dijadikan referensi utama dalam penyusunan RKPD tahunan,” jelasnya.

Sebagai legislator dari daerah pemilihan Bontang, Kutai Timur, dan Berau, Syarifatul menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang inklusif. Ia mendorong Pemprov Kaltim untuk lebih intensif membangun sinergi bersama DPRD, agar perencanaan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu saja.
“Setiap daerah punya tantangan berbeda. Tanpa kolaborasi yang solid, sulit mewujudkan pembangunan yang merata,” tandasnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)