Pemprov Kaltim Luncurkan Program Umrah Gratis bagi Marbot, DPRD Dukung Penuh dengan Catatan Pengawasan

Kaltimpedia.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menginisiasi program umrah gratis untuk para marbot dan penjaga rumah ibadah, yang mulai digulirkan lebih cepat dari jadwal semula pada tahun ini. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya nyata Pemprov Kaltim dalam memperkuat sektor sosial-keagamaan yang menyentuh langsung masyarakat lapisan bawah.

Percepatan pelaksanaan program dilakukan sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden RI terkait penyesuaian anggaran menjelang masa transisi pemerintahan di daerah. Program ini menjadi bentuk konkret penghargaan terhadap peran marbot dan penjaga rumah ibadah yang selama ini bekerja di balik layar, menjaga kebersihan dan kekhusyukan tempat ibadah tanpa pamrih.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyambut positif peluncuran program tersebut. Menurutnya, langkah ini bukan hanya menunjukkan kepekaan sosial pemerintah, tetapi juga memiliki makna spiritual yang dalam bagi penerima manfaat.

“Ini penghargaan yang layak bagi mereka yang selama ini berdedikasi dalam kehidupan keagamaan masyarakat, namun sering luput dari perhatian,” ujar Sarkowi saat ditemui di Samarinda.

Meski demikian, Sarkowi menekankan pentingnya pengawasan agar pelaksanaan program berjalan dengan adil dan transparan, tanpa memicu kecemburuan sosial di masyarakat.

Program ini berada di bawah koordinasi Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setprov Kaltim, dengan sistem seleksi berbasis riwayat pengabdian. Sarkowi menyebut, sistem yang digunakan telah memiliki dasar administratif yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya sudah mempelajari sistemnya. Mereka punya data pengabdian para marbot, jadi proses seleksi dilakukan berdasarkan rekam jejak, bukan asal tunjuk,” paparnya.

Komisi IV DPRD Kaltim memastikan akan melakukan pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan program, mulai dari tahap seleksi hingga penggunaan anggaran.

“Kita bicara soal dana publik, jadi pengelolaannya harus akuntabel. Kalau ditemukan penyimpangan, tentu akan kami tindaklanjuti,” tegasnya.

Namun, Sarkowi juga mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru memberikan penilaian negatif sebelum program dijalankan sepenuhnya.

“Berikan kesempatan agar program ini berjalan dulu. Evaluasi memang penting, tapi harus berdasarkan data dan temuan lapangan, bukan sekadar asumsi,” tutupnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)