Pemprov Kaltim Targetkan Cetak Sawah Baru 2.400 Hektare, Administrasi Jadi Satu-satunya Kendala

Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus mendorong realisasi program cetak sawah baru sebagai bagian dari agenda besar menuju suasembada pangan. Meski terdapat delapan persyaratan teknis yang harus dipenuhi termasuk larangan menggunakan lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud memastikan bahwa tidak ada hambatan signifikan yang dapat mengganggu pelaksanaan program tersebut.

Rudy menegaskan bahwa syarat-syarat tersebut tidak menjadi penghalang berarti, sebab pemerintah hanya perlu menyelesaikan aspek administratif agar kegiatan dapat berjalan.

“Tidak ada hambatan besar tahun ini, hanya terkait administrasi,” ujarnya (25/11/2025).

Untuk tahun berjalan, Pemprov Kaltim menargetkan mencetak sawah seluas 2.400 hektare. Beberapa lokasi telah dipersiapkan, termasuk area di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser.

“Dalam waktu dekat, kegiatannya akan dilakukan di PPU dan Pasir, sekitar 400 hektare di Merau,” jelas Rudy.

Ia menambahkan bahwa program cetak sawah ini tidak hanya bertujuan memperluas lahan tanam, tetapi juga mendorong transformasi ekonomi Kaltim dari sektor berbasis ekstraktif menuju kemandirian pangan. Upaya tersebut sejalan dengan arahan nasional dan menjadi kebutuhan mendesak, terutama mengingat peran Kaltim sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tidak hanya berhenti di 2025, Rudy memastikan bahwa rencana perluasan lahan akan berlangsung secara agresif pada tahun berikutnya.

“Untuk tahun depan, areal yang disiapkan sekitar 20–24 ribu hektare. Mohon doanya agar berjalan baik,” ungkapnya.

Dengan skala perluasan yang signifikan, Pemprov Kaltim optimistis dapat mengejar ketertinggalan dari provinsi lain di Kalimantan yang lebih dulu mencapai capaian suasembada.

Pemerintah berharap dukungan masyarakat dan kelancaran administrasi dapat mempercepat realisasi program strategis ini, sehingga Kaltim mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri dalam beberapa tahun mendatang.(ct/ADV/Diskominfo)