Perkuat Efektivitas Kerja, DPRD Kaltim Pelajari Sistem Penjadwalan DPRD DIY

Kaltimpedia.com, Yogyakarta – Untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan memastikan agenda kerja tahunan berjalan efektif, Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Rabu (6/8).

Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, didampingi Anggota Banmus Salehuddin, Ketua BK Subandi, serta staf sekretariat dan tim ahli, diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD DIY, Umaruddin Masdar. Pertemuan berlangsung di ruang rapat DPRD DIY, membahas strategi penjadwalan agenda kerja yang terintegrasi dengan program eksekutif daerah.

Dalam diskusi, DPRD DIY memaparkan pentingnya sinkronisasi jadwal Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Panitia Khusus (Pansus), dan agenda eksekutif seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan pembahasan APBD. Sinkronisasi ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih kegiatan, menjaga efektivitas kerja legislatif, dan memastikan setiap agenda memiliki relevansi langsung terhadap kebutuhan publik.

“Banmus memiliki peran strategis dalam merancang program kerja tahunan dan lima tahunan DPRD, termasuk penyesuaian terhadap perubahan kebijakan seperti Dana Keistimewaan DIY,” jelas Umaruddin.

Ia menambahkan, jadwal kegiatan DPRD DIY disusun secara periodik, disahkan melalui rapat paripurna, namun tetap fleksibel untuk direvisi jika ada kebutuhan mendesak. Koordinasi lintas lembaga dilakukan secara intensif agar fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi dapat berjalan optimal.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menilai kunjungan ini bukan sekadar studi teknis, tetapi langkah strategis untuk memperkuat fondasi kerja legislatif yang adaptif dan terukur.

“Efektivitas kerja DPRD sangat ditentukan oleh penjadwalan yang tepat. Agenda yang tumpang tindih atau tidak selaras dengan dinamika eksekutif bisa menghambat fungsi pengawasan dan representasi,” ujarnya.

Menurut Yenni, DPRD Kaltim saat ini tengah mendorong pembenahan sistem penjadwalan kegiatan berbasis kebutuhan aktual, memperkuat peran Banmus sebagai pengatur ritme kerja, serta meningkatkan koordinasi antar AKD.

“Kami ingin setiap kegiatan dewan memiliki arah yang jelas, waktu yang tepat, dan ruang partisipasi yang memadai. Tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga relevan secara substansi,” tambahnya.

Ia menegaskan, sinergi antara DPRD dan eksekutif dalam menyusun agenda pembangunan daerah sangat penting. Sinkronisasi yang baik akan memastikan kebijakan yang dihasilkan menjawab aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

“Kami belajar banyak dari DPRD DIY, mulai dari sistem penjadwalan yang adaptif hingga semangat kolaborasi dan partisipasi. Ini yang akan kami bawa pulang ke Kaltim,” tutup Yenni.
(DPRDKaltim/Adv/AH)