Proyek Rp 36 Miliar, Jembatan Kuala Samboja Disorot Pansus LKPJ DPRD Kaltim

Kaltimpedia.com, Kutai Kartanegara – Pembangunan Jembatan Kuala Samboja, yang menelan anggaran fantastis mencapai Rp 36 miliar, menjadi fokus pengawasan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Timur. Dalam kunjungan lapangan yang dilakukan Kamis (17/4), sejumlah anggota dewan turun langsung untuk memastikan proyek ini tidak melenceng dari rencana awal.

Dipimpin Ketua Pansus, Agus Suwandy, tim legislator yang turut hadir dalam peninjauan antara lain Abdul Giaz, Damayanti, Fadly Imawan, Fuad Fakhruddin, Andi Satya Adi Saputra, Baharuddin Demmu, Hartono Basuki, dan Firnadi Ikhsan. Mereka didampingi oleh perwakilan Dinas PUPR Kaltim, I Nyoman Suardika dari bidang Bina Marga.

“Ini bukan sekadar proyek infrastruktur biasa. Jembatan ini akan menjadi urat nadi penghubung antara Balikpapan dan kawasan pesisir Kutai Kartanegara, terutama Handil II. Maka dari itu, setiap rupiah yang dikeluarkan harus benar-benar dipertanggungjawabkan,” ujar Agus Suwandy di sela kunjungan.

Agus menjelaskan, proyek ini dilelang melalui sistem pascakualifikasi satu file dengan metode penawaran harga terendah dan sistem gugur. Sistem ini, menurutnya, harus diiringi dengan pengawasan ketat agar kualitas pekerjaan tetap terjaga.

Jembatan Kuala Samboja dibangun dengan konstruksi rangka baja tipe kelas C dan memiliki lebar jalan 4,5 meter. Meski tampak sederhana, kehadirannya dianggap krusial dalam mendukung mobilitas masyarakat, pengangkutan barang, hingga aktivitas ekonomi yang terus berkembang di wilayah Samboja.

“Pekerjaan fisik yang tengah berlangsung saat ini harus dievaluasi secara menyeluruh. Kami tidak ingin proyek sebesar ini hanya jadi bangunan tanpa manfaat yang maksimal bagi warga,” tegas Agus.

Ia juga mengingatkan pentingnya spesifikasi teknis dipenuhi secara akurat. Menurutnya, jembatan ini bukan hanya solusi transportasi saat ini, tetapi investasi jangka panjang yang akan menopang pertumbuhan kawasan di masa mendatang.

Pansus LKPJ berjanji akan terus memantau progres pembangunan dan siap memberikan catatan kritis jika ditemukan penyimpangan, demi memastikan keuangan daerah dikelola dengan transparan dan berdampak nyata bagi publik.
(DPRDKaltim/Adv)