Sikapi Penurunan Angka Pelaporan Pencatatan Nikah, Kemenag Inisiasi Program GAS Nikah

SEMARANG — Fenomena penurunan angka pernikahan, meskipun jumlah penduduk muda Indonesia tergolong besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, tercatat 69,75 persen pemuda Indonesia belum menikah.

Menyikapi ini, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas) Islam Kementerian Agama RI meluncur program GAS Nikah, akronim dari Gerakan Sadar (GAS) Pencatatan Nikah.

Tujuan gerakan ini jelas, membangun kesiapan lahir dan batin kalangan muda-mudi untuk menikah. Program ini tidak hanya menekankan pentingnya pencatatan pernikahan secara legal, tetapi juga memberikan edukasi tentang makna pernikahan sebagai fondasi terbentuknya keluarga sakinah.

Baca Juga:

Jajaran Polda Kalteng Gagalkan Penyelundupan 46,7 Kg Sabu di Lamandau

“GAS Nikah menjadi sarana penting untuk menyiapkan anak muda menghadapi pernikahan dengan lebih matang. Kami ingin mereka memahami pernikahan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga tanggung jawab sosial,” ujar Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad saat Sakinah Funwalk dan GAS Nikah di Kota Semarang, Minggu (29/6/2025).

TANTANGAN GAYA HIDUP

Abu Rokhmad menjelaskan, penurunan angka pernikahan di usia nikah dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya gaya hidup anak muda yang semakin nyaman hidup sendiri. Sebagian anak muda berpandangan bahwa kebahagiaan dapat diraih tanpa menikah. Pandangan ini semakin diperkuat dengan narasi media sosial yang kerap menggambarkan pernikahan penuh masalah.

Melalui GAS Nikah, lanjut Abu Rokhmad, Kemenag berharap dapat menumbuhkan kesadaran baru di kalangan pemuda tentang pentingnya membangun keluarga. Pernikahan dipandang bukan sekadar ikatan pribadi, tetapi juga pondasi lahirnya generasi penerus bangsa yang kuat.

Baca Juga:

Orang Tua Perlu Memilih Madrasah dan Pesantren Untuk Pendidikan Anaknya, Ini Alasannya

“Kita ingin anak-anak muda tidak lagi menunda pernikahan hanya karena tren gaya hidup. Mereka harus berani memutuskan menikah ketika sudah siap. Dengan pencatatan yang sah, mereka akan terlindungi secara hukum dan sosial,” tegas Abu Rokhmad.(biro hdi/mn)