Silpa APBD Kaltim Tembus Rp2 Triliun, DPRD Nilai Perencanaan Anggaran Pemerintah Lemah

Kaltimpedia.com, Samarinda – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur kembali menuai kritik. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menyoroti lonjakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang kini tercatat melebihi Rp2 triliun. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan persoalan serius dalam perencanaan anggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Ini bukan jumlah yang kecil. Sangat disayangkan jika anggaran sebesar itu justru tidak terserap maksimal untuk kepentingan masyarakat,” ujar Damayanti dari Fraksi PKB.

Ia menilai, Silpa bukan sekadar isu teknis, tetapi juga mencerminkan lemahnya penyusunan strategi pembangunan daerah. Menurut Damayanti, dana yang tersisa seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang masih banyak mengalami kekurangan.

“Sebagai contoh, di Balikpapan saja masih ada sekolah yang kekurangan ruang kelas dan fasilitas penunjang. Anggaran yang tidak terserap seharusnya bisa menjawab persoalan itu,” tegasnya.

Damayanti mengingatkan bahwa ketidakefisienan dalam menyerap anggaran bisa berdampak langsung pada tertundanya pelayanan publik. Ia menekankan pentingnya hak masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap proses penganggaran.

“Jika perencanaan tidak matang, maka program-program yang seharusnya menyentuh langsung kebutuhan masyarakat bisa terbengkalai. Ini jelas merugikan,” katanya.

Lebih lanjut, ia meminta agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun dan menjalankan program. Menurutnya, koordinasi antarinstansi serta kejelasan prioritas pembangunan perlu ditingkatkan untuk mencegah terulangnya Silpa dalam jumlah besar.

“Kami tidak ingin pola ini jadi kebiasaan tahunan. Anggaran itu uang rakyat. Sudah seharusnya kembali ke rakyat dalam bentuk pelayanan yang nyata dan pembangunan yang merata,” pungkasnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)