Sosialisasikan Perda Bantuan Hukum,Samsun Harap Tidak Ada Lagi Terlilit Yang Hukum

0 472

Kaltimpedia.com, Samboja – Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kaltim (DPRD Kaltim) getol mensosialisasikan peraturan daerah (Perda) yang telah dibuat sebelumnya. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun menyelenggarakan Sosper di Sanipah Samboja pada Minggu Pagi (15/8/21).

Sosper yang diselenggarakan kali ini membahas tentang perda No 5 Tahun 2019 tentang penyelenggaran Bantuan Hukum. Samsun berpendapat selama ini masih ada masyarakat yang tidak tahu bahwa sebenernya ada perda tentang bantuan hukum.

“Saya berharap semua yang hadir dapat memahami tentang bantuan hukum ini, agar kedepannya masyarakat kita tidak terlilit oleh proses hukum itu sendiri” Samsun.

Dari para tamu undangan yang datang ternyata banyak masyarakat yang baru tau tentang perda bantuan hukum tersebut.

Dosen Universitas 17 Agustus  45, Roy Hendrayanto S.H., M.Hum selaku praktisi hukum di Kalimantan Timur menjadi pemateri juga menyampaikan bahwa, masyarakat tidak mampu berhak mendapatkan bantuan hukum.

“Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, semua jelas ada di pasal 28D ayat 1 UUD 1945” ungkap Roy.

Ada beberapa tujuan perda kaltim No. 5/2019 tentang Bantuan Hukum yaitu:

  • Menjamin pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh akses keadilan.
  • mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
  • menjamin bahwa Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat; dan
  • mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Roy menyampaikan juga bahwa di Kutai Kartanegara kasus paling sering terjadi adalah tumpang tindih lahan dan tanah yang sering diserobot oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Adapun tata cara pengajuan permohonan Bantuan Hukum:

Calon Penerima bantuan hukum harus mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis atau lisan kepada pemberi bantuan hukum dengan melampirkan data;

  1. Fotocopy KTP
  2. Surat Keterangan tidak mampu dari Kelurahan
  3. Uraian pokok perkara hukum dan dokumen yang berkenaaan dengan perkara.

Samsun berharap Masyarakat kedepanya tau tentang semua perda, masyarakat juga harus tau apa yang telah dikerjakan oleh DPR dan Pemerintah akan hal pembuatan regulasi yang mengatur daerah.

“Semoga kedepannya seluruh lapisan masyarakat tau akan perda yang telah di sahkan, dan ikut menjalankannya agar perda ini tidak hanya menjadi macan diatas kertas” pungkas Samsun.

Leave a comment