Status Jalan Nasional Membingungkan, DPRD Kaltim Kritik Beban Ganda untuk Daerah

Kaltimpedia.com, Samarinda – Persoalan infrastruktur kembali mendapat sorotan dari legislatif Kalimantan Timur. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, mengkritik ketidaksesuaian antara status jalan nasional dengan praktik pengelolaannya di lapangan. Ia menilai ketidakjelasan ini telah membebani keuangan daerah dan menghambat kemajuan pembangunan.

Dalam wawancaranya, Guntur menyebut banyak jalan yang secara administratif berstatus nasional, namun justru diperbaiki menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini dianggap tidak adil bagi daerah yang seharusnya fokus membangun infrastruktur lokal.

“Ruas jalan yang semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, malah ditangani oleh pemerintah daerah. Ini tentu mengganggu efisiensi penggunaan anggaran,” ujarnya.

Salah satu contoh yang ia soroti adalah ruas jalan Loa Janan–Museum Mulawarman di Tenggarong. Meski masuk dalam klasifikasi jalan nasional, kerusakan seperti lubang dan longsor justru ditangani oleh pemerintah daerah setempat.

“Setiap kali terjadi kerusakan, yang turun tangan daerah. Ini bertolak belakang dengan peraturan. Pusat seharusnya hadir lewat balai jalan nasional,” tegasnya.

Guntur juga menyinggung kontribusi signifikan Kalimantan Timur terhadap penerimaan negara, terutama dari sektor energi dan sumber daya alam. Namun, menurutnya, ketimpangan masih terasa, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dasar.

“Sebagai penyumbang utama penerimaan negara, Kaltim seharusnya tidak tertinggal dalam hal jalan dan fasilitas publik lainnya,” ujarnya.

Ia pun mendorong agar pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap klasifikasi jalan secara nasional. Dengan data yang lebih akurat, pembagian tanggung jawab bisa berjalan sesuai porsi, sehingga tidak membebani anggaran daerah secara berlebihan.

“Kita butuh pemutakhiran data yang serius dan koordinasi lintas pemerintah. Jangan sampai APBD kita tersedot untuk memperbaiki jalan yang bukan tanggung jawab kita,” tambah Guntur.

Guntur menutup pernyataannya dengan menyerukan perlunya keadilan fiskal agar pembangunan di daerah seperti Kalimantan Timur berjalan seimbang dengan kontribusinya terhadap negara.
(DPRDKaltim/Adv/AH)