Wabup Kukar Dorong OPD Reformasi Kinerja di Tengah Efisiensi Anggaran

Kutai Kartanegara, Kaltimpedia.com – Turunnya pendapatan daerah tak membuat langkah pembangunan di Kutai Kartanegara (Kukar) berhenti. Justru di tengah keterbatasan itu, Wakil Bupati Rendi Solihin menyerukan reformasi besar-besaran di tubuh birokrasi.

Ia menyampaikan bawah efisiensi anggaran harus menjadi momentum untuk membangun pemerintahan yang lebih cerdas, adaptif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Efisiensi bukan soal memangkas kegiatan, melainkan mengubah cara berpikir agar setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan warga.

“Yang terpenting bukan besar kecilnya anggaran, tetapi bagaimana kita menggunakannya dengan tepat sasaran. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus mampu memberikan dampak nyata bagi warga Kukar,” kata Rendi, Sabtu (8/11/2025).

Ia menilai, ujian serupa pernah dihadapi saat masa pandemi COVID-19. Kala itu, Pemkab Kukar melakukan penyesuaian besar terhadap belanja publik, namun pembangunan tetap berjalan dengan perencanaan yang matang.

“Situasi seperti ini menjadi ujian bagi kita semua. Ketika anggaran menurun, justru di situlah terlihat kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya secara efektif,” sambungnya.

Rendi juga menyoroti perlunya perubahan pola kerja di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menyebut, masih ada unit kerja yang berfokus pada penyelesaian administrasi tanpa memperhatikan hasil nyata di lapangan. Paradigma semacam itu, katanya, harus segera ditinggalkan.

“Kita tidak boleh lagi bekerja hanya untuk melengkapi laporan. Pembangunan tidak boleh berhenti di atas kertas. Hasilnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat,” ucapnya.

Di sisi lain, Rendi meminta seluruh OPD menyesuaikan langkah kerja dengan arah kebijakan baru yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar Idaman Terbaik. Dokumen tersebut akan menjadi panduan utama dalam menjalankan 17 program dedikasi Kukar Idaman yang berfokus pada pelayanan dasar, ekonomi rakyat, dan pemerataan pembangunan.

Ia memastikan penyusunan RPJMD rampung sebelum akhir tahun agar pelaksanaan program prioritas bisa dimulai pada 2026. Rendi juga menegaskan, efisiensi harus dibarengi dengan inovasi agar pelayanan publik tidak sekadar bertahan, tapi justru meningkat kualitasnya.

“Efisiensi harus dibarengi dengan inovasi. Dengan anggaran yang terbatas, kita dituntut untuk lebih kreatif dalam menyusun kebijakan, memperkuat kolaborasi, dan memastikan manfaat pembangunan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” tutupnya. (adv)