Krisis BBM dan Gas di Kaltim, DPRD Desak Evaluasi Kinerja Pertamina

Kaltimpedia.com, Samarinda — Isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas di Kalimantan Timur (Kaltim) memunculkan kekhawatiran publik dan mendorong DPRD Provinsi untuk mengambil sikap tegas. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menyampaikan perlunya audit menyeluruh terhadap distribusi energi oleh Pertamina, terlebih setelah mencuatnya kasus hukum yang menjerat salah satu petinggi perusahaan tersebut.

“Menurut saya, ini Pertamina akan menjadi sorotan yang sangat tajam, khususnya nanti dari teman-teman DPR RI. Mereka akan melakukan investigasi turun langsung ke Pertamina, bagaimana itu beberapa daerah yang terjadi kelangkaan,” ujar Fuad, saat diwawancarai di Samarinda.

Fuad mengaku heran dengan kondisi yang terjadi di lapangan, mengingat alokasi distribusi energi disebutnya telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Namun, fakta di lapangan menunjukkan kelangkaan masih terjadi, bahkan di wilayah yang seharusnya tercukupi.

“Sebenarnya kan pembagian ke masing-masing provinsi itu udah sesuai dengan ketentuan. Tapi kenapa terjadi kelangkaan? Ini mungkin ada kaitannya dengan momen tertangkapnya Dirut (Pertamina), yang ini sangat mengguncang kita semua,” tambahnya.

Meski mengkritisi keras situasi tersebut, Fuad menilai peristiwa ini bisa menjadi titik balik menuju perbaikan tata kelola energi nasional. Ia berharap momentum ini dimanfaatkan untuk melakukan reformasi sistem distribusi yang lebih transparan dan adil.

“Tapi inilah awal daripada sebuah perubahan. Mudah-mudahan, kita berharap Kaltim yang penuh dengan kegiatan energi seperti ini tidak ada kelangkaan. Masyarakat kan saat ini ya, mereka hanya menginginkan hal-hal sederhana seperti gas dan minyak. Gak ada yang lain,” tegas Fuad.

Ia juga menyoroti daya beli masyarakat Kaltim yang dinilainya cukup tinggi. Menurutnya, sebagian besar warga mampu membeli bahan bakar dengan kualitas terbaik, bahkan lebih dari sekadar Pertamax.

“Saat ini kita juga sadari bahwa kehidupan masyarakat ya menengah ke atas, artinya lebih banyak. Tapi kalau dilihat dari ekonomi Kaltim, ini sangat mampu, bukan hanya Pertamax tetapi di atasnya lagi pun mungkin masih mampu,” tuturnya.

Menutup pernyataannya, Fuad menekankan bahwa penyelidikan yang menyeluruh sangat dibutuhkan agar masyarakat memperoleh akses energi secara merata dan berkeadilan.

“Inilah yang kita harapkan, ada investigasi agar betul-betul masyarakat menikmati daripada hak-hak mereka yang harus terjaga,” pungkasnya.(DPRDKaltim/Adv).