DPRD Kaltim Desak Pemprov Segera Realisasikan Normalisasi Sungai Mahakam

Kaltimpedia.com, SAMARINDA – Gagasan normalisasi Sungai Mahakam sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir di Kota Samarinda mendapat dukungan kuat dari DPRD Kalimantan Timur. Namun, dukungan itu juga disertai dorongan tegas agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak hanya sekadar wacana.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menyatakan bahwa normalisasi sungai terbesar di provinsi itu merupakan langkah strategis yang tidak bisa lagi ditunda. Menurutnya, tingkat sedimentasi yang tinggi di aliran Sungai Mahakam telah menyebabkan penurunan daya tampung air, sehingga Samarinda rentan mengalami banjir bahkan saat hujan tidak terlalu deras.

“Setiap kali hujan turun, genangan air langsung terjadi di banyak titik. Ini menunjukkan kapasitas sungai sudah sangat terbatas. Normalisasi adalah jawaban, dan harus segera dikerjakan,” ujar Subandi.

Ia menekankan bahwa proyek normalisasi tidak hanya menyangkut pengerukan, tetapi juga pengelolaan sedimen dan pengurangan kontaminasi. Karena itu, biaya yang dibutuhkan diperkirakan sangat besar, bahkan bisa melampaui angka triliunan rupiah.

“Anggaran satu triliun pun belum tentu mencukupi untuk keseluruhan pekerjaan. Ini proyek besar, dan harus diiringi dengan komitmen besar pula,” tambahnya.

Namun di balik dukungan itu, Subandi juga menyinggung tantangan fiskal yang dihadapi Pemprov Kaltim. Ia mengakui bahwa meskipun APBD tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp18,5 triliun, sebagian besar sudah terserap untuk program prioritas lain, seperti pendidikan gratis “Gratis Pol” yang memerlukan dana hingga Rp2,1 triliun.

“Kami belum menerima rincian pasti berapa anggaran yang akan dialokasikan untuk normalisasi. Tapi yang jelas, pemerintah harus membuat skala prioritas yang lebih berpihak pada kebutuhan mendesak masyarakat, seperti penanganan banjir,” tegasnya.

Subandi mengingatkan bahwa penanganan banjir tidak cukup hanya melalui proyek fisik seperti pengerukan sungai. Diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, termasuk perbaikan tata kelola air, drainase kota, hingga pelibatan aktif masyarakat.

“Ini bukan hanya soal proyek, tapi tentang keselamatan dan masa depan kota. Normalisasi Mahakam adalah investasi jangka panjang, bukan beban,” tutupnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)